Antisipasi Penipuan Digital, BI dan OJK Perkuat Pelindungan dan Edukasi Konsumen

Image title
Oleh Khoirurrozikin - Tim Publikasi Katadata
18 November 2026, 13:08
BI Sejumlah perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, dan asosiasi berfoto bersama dalam Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Katadata/Rozik
Sejumlah perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, dan asosiasi berfoto bersama dalam Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Perkembangan transaksi digital semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan. Pembayaran, transfer dana, hingga pembelian barang kini dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui telepon seluler. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti peningkatan risiko penipuan/kejahatan yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem keuangan digital.

Ketika terjadi penipuan, konsumen seringkali menghadapi persoalan baru untuk mendapatkan kembali uangnya. Satu transaksi dapat melibatkan bank, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, platform digital, merchant, hingga operator telekomunikasi. Banyaknya pihak yang terlibat membuat konsumen kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika mengalami kerugian.

Bank Indonesia (BI) menilai perlindungan konsumen perlu diperkuat sejak sebelum transaksi berlangsung. Pendekatan yang selama ini bertumpu pada penanganan pengaduan setelah konsumen mengalami kerugian dinilai perlu dilengkapi dengan sistem pencegahan yang lebih kuat.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 dengan tema Towards Impactful Consumer Protection di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pesatnya digitalisasi sistem pembayaran harus diimbangi dengan pelindungan yang mampu mengikuti perkembangan risiko. Apalagi, penggunaan transaksi digital kini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Oktober 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta merchant. Pada kuartal III 2026, volume transaksi QRIS juga tumbuh 75,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Sementara itu, dalam pemaparannya pada GEBER PK 2027, Filianingsih menyebut volume transaksi QRIS secara kumulatif telah melampaui 20 miliar transaksi.

Besarnya jumlah pengguna dan transaksi tersebut memperlihatkan semakin luasnya keterhubungan masyarakat dengan ekosistem pembayaran digital. Kondisi ini membuat aspek keamanan menjadi salah satu penentu keberlanjutan adopsi layanan keuangan digital.

“Kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi hanya beberapa detik untuk dirusak dan membutuhkan waktu sangat lama untuk dipulihkan,” ujar Filianingsih.

Ia menjelaskan, hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan persepsi risiko dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan pembayaran digital. Dampaknya terjadi ketika kepercayaan konsumen tergerus akibat pengalaman buruk dalam bertransaksi.

Filianingsih menilai, pemberian insentif seperti hadiah maupun cashback tidak selalu mampu mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Konsumen yang merasa tidak aman dapat kembali memilih transaksi tunai dan meninggalkan layanan digital.

“Inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” katanya.

Tantangan tersebut juga tercermin dari Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 yang mencapai 77,03%. Angka ini meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 sebesar 64,67%.

Meski mengalami peningkatan, indeks tersebut masih berada dalam kategori kritis. Artinya, kemampuan konsumen dalam mengenali risiko, bertransaksi secara aman, serta memperjuangkan haknya masih perlu diperkuat.

Filianingsih menegaskan, edukasi konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapisan perlindungan. Penyelenggara jasa sistem pembayaran juga perlu menjadikan keamanan sebagai bagian dari pengembangan produk dan manajemen risiko.

Penipuan Digital Tembus 700 Ribu Laporan

Kompleksitas penipuan digital turut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dan Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan, satu transaksi digital saat ini dapat melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang berbeda.

Ekosistem tersebut mencakup bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator, platform digital, hingga operator telekomunikasi. Sementara itu, konsumen hanya merasakan satu pengalaman ketika terjadi masalah, yakni kehilangan uang.

“Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya melihat satu pengalaman, yaitu pengalaman kehilangan uang,” ujar Dicky.

Menurutnya, konsumen tidak seharusnya dibebani kewajiban memahami seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk mendapatkan penyelesaian. Mereka membutuhkan kejelasan mengenai tempat mengadu, pihak yang bertanggung jawab, hingga mekanisme pemulihan hak.

Besarnya tantangan tersebut terlihat dari perkembangan laporan penipuan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Dicky mengungkapkan, jumlah laporan meningkat dari sekitar 18.000 menjadi lebih dari 700.000 dalam kurun waktu sedikit lebih dari dua tahun.

Data OJK hingga 30 September 2026 mencatat IASC telah menerima 702.342 laporan masyarakat sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024. Dari laporan tersebut, sebanyak 1.372.483 rekening terindikasi terkait penipuan telah dilaporkan dan diverifikasi, dengan 702.833 rekening di antaranya telah diblokir.

IASC juga berhasil memblokir dana terkait penipuan sebesar Rp825,2 miliar dan memfasilitasi pengembalian dana korban sebesar Rp207,16 miliar.

Lonjakan laporan tersebut memperlihatkan kebutuhan terhadap mekanisme pencegahan dan penanganan penipuan yang lebih terintegrasi. OJK pun tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa legalitas nomor telepon, keaslian tautan, hingga keamanan rekening sebelum melakukan transaksi.

Aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba. Pengembangannya melibatkan integrasi basis data dari berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap ketika menerima pesan atau penawaran mencurigakan.

“Pelindungan konsumen tidak bisa hanya menjadi pemadam kebakaran. Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu sudah terlambat. Pelindungan yang efektif harus bekerja jauh sebelum itu,” kata Dicky.

GEBER PK 2027 Perkuat Tiga Pilar Perlindungan

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Sally Marintan Hutapea mengatakan, pelaksanaan GEBER PK selama 2026 memberikan sejumlah pembelajaran penting. Salah satunya, perluasan edukasi harus diikuti perubahan perilaku konsumen, sementara kolaborasi antarlembaga perlu berkembang dari kampanye bersama menjadi program yang memiliki target dan dampak terukur.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 anggota penyelenggara jasa sistem pembayaran telah berpartisipasi dalam 4.441 inisiatif edukasi. Selain itu, tersedia repositori bersama yang memuat 71 video edukasi untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

“Pencapaian tidak hanya perlu dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari hasil atau dampak yang dirasakan konsumen,” ujar Sally.

Berdasarkan pembelajaran tersebut, GEBER PK 2027 diarahkan pada tiga pilar utama.

Pertama, Empowered Consumers, yakni mendorong konsumen agar lebih memahami risiko dan mampu mengambil keputusan transaksi secara aman.

Kedua, Stronger Protection, yaitu memperkuat peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang mendukung sistem pembayaran melalui edukasi, praktik perilaku pasar yang baik, pencegahan risiko, serta pengelolaan pengaduan.

Ketiga, Collaborative Action, yakni membangun program bersama dengan pembagian peran, target, dan tindak lanjut yang lebih terukur di antara para pemangku kepentingan.

Sally berharap, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan edukasi, tetapi mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan secara berkelanjutan.

Melalui GEBER PK 2027, BI juga mendorong keterlibatan regulator, penyelenggara jasa pembayaran, asosiasi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, komunitas, serta media dalam memperluas edukasi dan pencegahan penipuan digital.

Pesan “Kalau Ragu, Stop Dulu” pun menjadi pengingat agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menerima pesan, tautan, atau permintaan transaksi yang mencurigakan.

Upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Perluasan penggunaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses konsumen sebelum kerugian terjadi.

Registrasi Biometrik dan Ancaman Siber

Salah satu cara pencegahan juga perlu dilakukan dari sisi infrastruktur komunikasi digital. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, telepon seluler menjadi pintu masuk utama masyarakat dalam mengakses internet sekaligus salah satu celah yang dapat dimanfaatkan pelaku penipuan.

Ia menjelaskan, sekitar 80% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui telepon seluler. Sementara itu, mayoritas nomor seluler di Indonesia merupakan nomor prabayar yang sebelumnya hanya memerlukan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga untuk registrasi.

Untuk memperkuat validasi identitas, pemerintah mulai menerapkan verifikasi biometrik pada nomor seluler prabayar. Dalam sekitar lima bulan pelaksanaan, proses tersebut telah menjangkau hampir 40 juta nomor.

Sebagai pembanding, data resmi Komdigi hingga akhir September 2026 mencatat 28 juta pelanggan telah melakukan registrasi berbasis biometrik. Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

“Kalau kita ingin mengendalikan akun-akun palsu, baik di media sosial, website, maupun berbagai bentuk lainnya, mau tidak mau harus dimulai dari akarnya, yaitu pembenahan nomor seluler,” ujar Edwin.

Menurutnya, penertiban nomor seluler perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan kolaborasi antarlembaga dan operator telekomunikasi. Masyarakat juga perlu memiliki akses untuk memeriksa apakah NIK atau nomor kartu keluarganya digunakan untuk mengaktifkan nomor telepon yang bukan miliknya.

Dari sisi keamanan siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Bondan Widiawan memaparkan, terdapat sekitar 3,3 miliar anomali trafik atau ancaman siber yang terpantau sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026.

Data pemantauan BSSN yang dipublikasikan pada 16 November 2026 menunjukkan jumlah tersebut mencapai sekitar 3,46 miliar anomali trafik. Serangan didominasi malware sebesar 84,17%, disusul akses tidak sah dan kesalahan konfigurasi sistem sebesar 10,88%.

Bondan menilai, masih banyak organisasi yang membangun sistem teknologi informasi secara agresif tanpa mempertimbangkan aspek keamanan sejak tahap perancangan.

“Security by design dan resilience by architecture kurang diperhatikan. Akibatnya, muncul berbagai macam bentuk ancaman,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan keamanan sejak awal pengembangan sistem, termasuk penggunaan teknologi kriptografi yang mampu mengantisipasi perkembangan ancaman siber.

Sementara itu, perwakilan BNI menjelaskan bahwa pencegahan penipuan juga dilakukan melalui sistem pendeteksi transaksi tidak wajar atau fraud detection system (FDS). Sistem tersebut mengidentifikasi pola transaksi berdasarkan frekuensi dan nominal yang berbeda dari kebiasaan nasabah.

Jika terdeteksi aktivitas mencurigakan, bank dapat menghubungi nasabah untuk mengkonfirmasi transaksi sebelum diproses lebih lanjut. Nasabah juga dapat memanfaatkan aplikasi perbankan untuk memblokir kartu, mengganti PIN, serta mengatur batas transaksi harian secara mandiri.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan sistem berlapis. Validasi identitas, keamanan infrastruktur, pemantauan transaksi, dan edukasi pengguna perlu berjalan beriringan untuk mempersempit ruang gerak pelaku penipuan.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...