Erick Thohir Ungkap Rasio Utang Turun dan Keuangan BUMN Semakin Sehat
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan kinerja keuangan BUMN saat ini semakin baik dan sehat. Hal ini terlihat dari perolehan laba bersih perusahaan pelat merah sepanjang tahun 2021 secara konsolidasi yang belum diaudit sebesar Rp 126 triliun, naik 869% dari periode yang sama pada tahun 2020 senilai Rp 13 triliun.
Menurut Erick, membaiknya perolehan laba bersih turut diimbangi dengan penurunan rasio utang berbasis bunga terhadap modal tertanam menjadi 35% serta rasio utang berbasis bunga terhadap EBITDA yang turun dari 4,5 kali menjadi 3,5 kali pada 2021.
"Alhamdulillah berkat transformasi dengan mengedepankan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang baik, efisiensi, dan profesional, kinerja keuangan BUMN semakin baik, semakin sehat," kata Menteri Erick, dalam keterangan resminya, Jumat (8/7).
Dia melanjutkan, di tengah perolehan laba bersih yang meningkat signifikan, struktur pendanaan dan kapasitas pembayaran utang BUMN juga terus menguat, berada pada rasio perusahaan dengan rating investment grade.
Erick menjelaskan, Kementerian BUMN melakukan sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan kapasitas utang dan struktur modal BUMN. Pertama, restrukturisasi utang BUMN di antaranya Waskita Karya, PTPN III, dan Garuda Indonesia yang semuanya merupakan BUMN yang memiliki kondisi keuangan yang mel emah akibat Covid-19.
“Langkah tegas telah dilakukan pada 2021 lalu dengan bernegosiasi dengan para kreditur, dengan perjanjian restrukturisasi yang telah dilakukan untuk Waskita dan PTPN III di tahun 2021," katanya.
Untuk Garuda, meskipun rencana perjanjian belum disetujui dalam tahun 2021, kata Erick, belum lama ini telah mendapat persetujuan rencana restrukturisasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Erick menambahkan, Kementerian BUMN juga fokus pada langkah-langkah menurunkan utang pada neraca melalui penguatan posisi ekuitas pada BUMN strategis yang terdampak Covid-19.
Adapun, total Penanaman Modal dan Dukungan Pemerintah kepada BUMN tahun 2021 mencapai Rp68,9 triliun, yang lebih dari 80% dari total tersebut dialokasikan kepada BUMN strategis dalam menjalankan penugasan termasuk penugasan Proyek Strategis Nasional.
“Kami juga fokus pada peningkatan EBITDA untuk memperkuat kapasitas bayar utang, dengan meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi dan margin operasional," imbuhnya.
Hal ini turut berimplikasi pada pendapatan usaha yang belum diaudit tumbuh pada kisaran 19% pada tahun 2021, sedangkan margin laba bersih meningkat dari 0,7% pada tahun 2020 menjadi 5,6% pada tahun 2021.
BUMN juga sudah mendapat lampu hijau DPR untuk menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sepuluh BUMN senilai Rp 69,82 triliun tahun 2023. Kesepuluh BUMN yang akan mendapat PMN tahun depan adalah PT PLN Rp 10 triliun, PT LEN Industri Rp 3,83 triliun, PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 4,6 triliun, PT Hutama Karya Rp 30,56 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,5 triliun.
Selanjutnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Rp 6 triliun, PT KAI Rp 4,1 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 3 triliun, PT Perum Damri Rp 867 miliar, dan PT Airnav Indonesia Rp 790 miliar.
