Rencana Prabowo Hapus Kementerian BUMN Dinilai Positif, Bikin Lincah Perusahaan
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan merombak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pengamat menyebut perombakan tersebut dinilai bisa mencetak profit hingga memajukan BUMN.
Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, rencana perombakan Kementerian BUMN sebenarnya merupakan ide lama.
Rencana ini sudah diinisiasi di bawah Tanri Abeng yang sempat menjabat sebagai Menteri BUMN periode 1998-1999. Saat Indonesia memasuki era transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Tanri mendapatkan tugas mendirikan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.
Dalam cetak birunya, Tanri hanya akan mempertahankan kementerian tersebut selama 2000 hingga 2010. Lalu kementerian akan berubah menjadi badan atau super holding BUMN yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah di Indonesia, lepas dari kepentingan politik.
"Sebetulnya nomenklatur nama kementerian itu Kementerian BUMN garis miring Badan Pelaksana Pengelola BUMN," kata Toto saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/9).
Saat itu, Tanri berdiskusi dengan Toto jika ia ingin ada pemisahan antara tugas pembuatan peraturan mengenai BUMN hingga tugas eksekusi. Adapun, kementerian hanya membuat aturan.
Sedangkan eksekusi bisnis seperti aksi korporasi dan lain-lainnya dikerjakan di badannya. Harapannya, BUMN bisa lebih lincah dibandingkan di bawah kementerian langsung.
Namun ide ini pupus sebab Tanri tidak lama menjabat sebagai Menteri BUMN. Toto mengatakan pembahasan ide soal perombakan BUMN menjadi badan hidup kembali sekitar dua tahun yang lalu namun ide tersebut belum terealisasikan.
"Mungkin Pak Prabowo melihat (jika) eksekusinya di tangan kementerian (BUMN) dianggap birokratis sampai kelincahannya kurang," tuturnya.
Apalagi saat ini beberapa perusahaan pelat merah sedang melaksanakan restrukturisasi hingga merger, sampai dengan pembuatan holding. Maka BUMN akan berfungsi sebagai pihak eskekutif yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah.
Model seperti ada di Malaysia yakni Khazanah atau menjadi Temasek seperti di Singapura. Namun, Toto menilai nantinya BUMN lebih mirip dengan Khazanah.
Ini karena Khazanah berisi BUMN yang lebih berorientasi ke komersil sehingga lebih diarahkan untuk mencetak keuntungan sebanyak mungkin. Di sisi lain, ada BUMN yang tugasnya memang untuk menjaga kepentingan publik.
Isu perombakan Kementerian BUMN bermula ketika Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, memberi pidato dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9).
Ia mengatakan ada rencana pemerintahan mendatang melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN. Ia menilai jika aset BUMN seluruhnya mencapai US$ 1 triliun.
Melansir dari laporan kinerja BUMN, total aset portofolio BUMN tembus Rp 10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Selain itu, BUMN juga mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp 327,12 triliun, naik 5,8% dari 2022.
Burhanuddin menyoroti nilai jumbo yang dimiliki aset BUMN, tetapi sumbangannya untuk negara masih kurang. Sehingga harus ada transformasi bisnis, kultural, dan manajemen.
"Jadi itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari yang akan datang," ujarnya dalam UOB Economic Outlook, Rabu (25/9).
