Dedi Mulyadi Siap Cabut Moratorium Perumahan, Angin Segar BKSL hingga LPCK
Membuat ringkasan dengan AI Emiten properti yang beroperasi di Jawa Barat berpeluang kembali menikmati angin segar. Pasalnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan lampu hijau untuk membuka kembali keran perizinan pembangunan perumahan mulai Februari 2026, setelah sebelumnya sempat dibatasi.
Kabar tersebut berpotensi menjadi sentimen positif bagi sejumlah pengembang yang memiliki proyek di Jawa Barat seperti PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Ciputra Development Tbk (CTRA) hingga PT Metropolitan Land Tbk (MTLA).
Investment Specialist Korea Investment Sekuritas Indonesia Ahmad Faris Mu’tashim menilai rencana pencabutan moratorium izin pembangunan tersebut dapat menjadi katalis bagi sektor properti.
“Tentu hal ini menjadi sentimen positif, terutama untuk emiten properti yang memiliki proyek di Jawa Barat, seperti LPCK dan BKSL,” kata Ahmad kepada Katadata.co.id dikutip Senin (26/1).
Sementara itu, dari sisi pemerintah pusat, sentimen juga diperkuat oleh program pembangunan tiga juta rumah. Salah satu proyeknya akan merealisasikan pembangunan kompleks rumah subsidi di lahan Meikarta yang terafiliasi dengan Grup Lippo.
Meski begitu, Ahmad menilai dalam jangka pendek dampaknya cenderung netral. Pasalnya, biaya pembiayaan (financing cost) untuk pembangunan proyek baru relatif masih sama bagi para pengembang.
Ahmad mengatakan, tren penurunan suku bunga sebanyak lima kali dalam satu tahun terakhir memberi ruang relaksasi biaya bagi pengembang yang akan memulai proyek baru.
Adapun Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Januari 2026.
Keputusan ini diambil di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang melemah mendekati Rp 17.000 per dolar AS. BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 3,75% dan lending facility tetap sebesar 5,50%.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan, pembukaan kembali perizinan pembangunan perumahan akan disertai perubahan arah kebijakan tata ruang. Pernyataan itu disampaikan usai Dedi bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada Kamis (22/1).
Dedi mengatakan, hasil kajian pemerintah daerah akan menjadi dasar transisi besar-besaran dari pembangunan perumahan tapak menuju hunian vertikal. Ia juga menyoroti banjir yang kerap melanda Jawa Barat sebagai konsekuensi dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi area-area yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1) dikutip dari Antara.
Kebijakan ini, lanjut Dedi, sekaligus menjadi ajang seleksi bagi para pengembang. Ke depan, hanya pengembang yang memiliki kapasitas membangun hunian vertikal, seperti apartemen atau rumah susun, yang akan bertahan di kawasan perkotaan seperti Bandung.
Meski rekomendasi kajian baru akan keluar pada Februari mendatang, Dedi memberi peringatan tegas bahwa sejumlah kawasan tetap tidak boleh tersentuh pembangunan demi menjaga kelestarian ekologi.
Selain itu, pengembang juga akan diwajibkan mengantongi rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebelum izin dikeluarkan.
Sementara untuk proyek yang telah mengantongi izin, Dedi mengingatkan adanya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat ketentuan Kementerian ATR/BPN terkait larangan alih fungsi lahan.
Lantas bagaimana prospek kinerja emiten properti yang beroperasi di Jabar di tahun ini?
PT Sentul City Tbk (BKSL)
Merujuk paparan publiknya, manajemen Sentul City menyebut kinerja BKSL sepanjang 2025 yang relatif solid menjadi landasan optimisme menyambut 2026.
Manajemen BKSL menilai terdapat indikasi penurunan suku bunga yang lebih agresif ke depan, yang berpotensi mendorong sektor properti seiring peluang penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).
“Diharapkan setelah periode-periode yang sulit sebelumnya, pada 2026 sektor properti akan mulai mengalami recovery, dan akan semakin membaik lagi di tahun 2027 atau 2028,” kata manajemen dalam laporan public expose, dikutip Jumat (23/1).
Untuk tahun ini, BKSL akan melanjutkan pengembangan kawasan terintegrasi yang menggabungkan hunian, area non-residensial, dan fasilitas perkotaan. Pada segmen residensial, perseroan mengembangkan kawasan Spring City serta berencana memasarkan Cluster Spring Garden 2 dan Spring Hills.
Di sisi non-residensial, BKSL akan memperluas area komersial yang mencakup perkantoran, shopping district, fasilitas rekreasi, pendidikan, hingga sarana olahraga.
Perseroan juga berencana mengembangkan kawasan kota kesehatan bertajuk BIOTOWN, yang mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, riset biomedis, dan fungsi perkotaan.
“Pada 2026, berbagai proses persiapan atas proyek strategis akan dilaksanakan dengan intensif,” ungkap perusahaan.
PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
Berdasarkan data Stockbit, CTRA mencatatkan tingkat realisasi target marketing sales 2025 tertinggi, yakni mencapai 76%. Sebagai catatan, pada Oktober 2025 CTRA telah merevisi turun target marketing sales 2025 dari Rp 11 triliun menjadi Rp 10 triliun, lebih konservatif dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yakni Rp 11 triliun.
Analis Maybank Sekuritas Indonesia Kevin Halim dan Jeffrosenberg Chenlim mencatat CTRA membukukan laba sembilan bulan pertama 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, meningkat 27% yoy, sejalan dengan proyeksi internal dan konsensus pasar.
Momentum laba diperkirakan akan semakin kuat pada kuartal IV 2025, didorong oleh peningkatan serah terima unit hasil pre-sales yang bebas PPN. Maybank Sekuritas mempertahankan proyeksi laba CTRA untuk FY25–27 dan rekomendasi beli dengan target harga Rp 1.300, yang mencerminkan diskon 70% terhadap RNAV serta valuasi 9,4x P/E FY26E.
Meski pre-sale FY25 diperkirakan turun 9% secara tahunan akibat lemahnya permintaan dan minimnya peluncuran proyek baru, CTRA tetap mendapat keuntungan dari perpanjangan insentif PPN hingga 2027. Ini karena 85% penjualannya berada di segmen menengah dengan harga di bawah Rp 5 miliar.
“Kami memperkirakan pre-sales dapat pulih pada FY26 didukung pipeline proyek yang kuat, termasuk rencana peluncuran beberapa proyek JO di Surabaya dan prospek penurunan suku bunga yang memberikan kondisi pasar lebih kondusif,” demikian penjelasan analis Maybank Sekuritas pada Jumat (23/1).
Group Lippo
Grup Lippo PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turut mengembangkan perumahan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi lewat PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).
Sentimen LPCK juga datang dari rencana Kementerian Perumahan untuk menjadikan kawasan Meikarta yang dikembangkan Lippo sebagai rusun subsidi.
Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian, mengatakan perseroan akan mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Saat ini Lippo Cikarang tengah mengkaji lebih lanjut atas rencana tersebut. Peter menjanjikan setiap bentuk penyediaan maupun kerja sama dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Tak hanya itu, Peter juga mengatakan, tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Lebih lanjut, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta dinilai sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah.
“Sepanjang pengetahuan perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” kata Peter dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
