Moody’s Soroti Tata Kelola Danantara, Ini Reaksi CIO Pandu Sjahrir

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan akan berkomunikasi dengan lembaga pemeringkat Moody’s terkait arah kebijakan fiskal dan strategi Danantara. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, sorotan Moody’s dalam pengumuman terbarunya terutama mengarah pada kejelasan komunikasi kebijakan fiskal.

Dia menjelaskan, Danantara akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih jelas kepada Moody’s agar arah kebijakan lembaga pengelola investasi baru tersebut dapat dipahami dengan baik. “Tentu harus ditindaklanjuti. Bagus ada peringatan seperti itu. Poin utama dari Moody’s adalah soal komunikasi dan arahan kebijakan,” kata Pandu dalam acara China Conference Southeast Asia di Jakarta, Selasa (10/2).

Dia menambahkan, sistem kebijakan yang dijalankan pemerintah dan institusi terkait pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi diri, selama rencana kerja disampaikan secara terbuka dan dijalankan secara terkoordinasi. Menurutnya, tugas utama para pemangku kepentingan adalah memastikan komunikasi berjalan jelas dan konsisten.

Pandu menilai, aspek komunikasi menjadi semakin penting mengingat lembaga pemeringkat lain juga dijadwalkan melakukan penilaian terhadap Indonesia. Lembaga pemeringkat Fitch, kata dia, diperkirakan akan berkunjung dalam waktu dekat, disusul Standard & Poor’s (S&P). Ia menilai Indonesia memiliki banyak perkembangan positif yang dapat disampaikan kepada investor global.

Ia juga mengakui bahwa komunikasi eksternal selama ini belum optimal sehingga perlu ditingkatkan agar berbagai capaian domestik dapat dipahami secara luas oleh pasar internasional.

Terkait pengelolaan Danantara, Pandu mengatakan sovereign wealth fund (SWF) nasional itu masih tergolong lembaga yang sangat muda dengan usia sekitar 11,5 bulan. Sejak awal, Danantara menetapkan prinsip berorientasi pada laba, dikelola secara profesional tanpa keterlibatan politisi, terbuka bagi talenta global, serta dilindungi oleh business judgment rule. Menurutnya, tantangan utama adalah kemampuan untuk menolak proyek-proyek yang dinilai penting secara nasional, tetapi belum memberikan keuntungan secara komersial.

Untuk rencana investasi tahun ini, Pandu menyebut Danantara akan mengalokasikan dana sekitar US$ 13–14 miliar secara global. Alokasi tersebut diperkirakan terbagi seimbang antara investasi domestik dan luar negeri, mencakup saham, obligasi, serta investasi privat. Ia menegaskan, prinsip utama investasi luar negeri adalah adanya transfer pengetahuan, nilai, dan teknologi ke Indonesia.

Sorotan Moody’s terhadap Danantara

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings pada Kamis (5/2) lalu menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Pemangkasan outlook itu salah satunya dipicu kekhawatiran terhadap pembentukan badan pengelola dana kekayaan negara, Danantara. 

Moody’s menilai struktur tata kelola, skema pembiayaan, serta prioritas investasi Danantara belum jelas. Dalam pengumumannya, Moody’s juga menjelaskan perubahan outlook Indonesia menjadi negatif di tengah upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Moody’s, dalam setahun terakhir terjadi penurunan prediktabilitas dan kohesi dalam proses pengambilan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan valuta asing.  

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Menurut Moody’s, apabila kondisi ini terus berlanjut, melemahnya kekompakan dan kredibilitas kebijakan bisa menunjukkan turunnya kekuatan institusi pemerintah. Dampaknya, ekonomi dan keuangan negara bisa terganggu karena minat investor menurun dan biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Tak hanya itu Moody’s juga menyoroti semakin besarnya penggunaan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dinilai membawa risiko bagi kondisi fiskal karena penerimaan negara masih terbatas. Meski ada upaya memperbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan, perluasan sumber pendapatan negara masih menjadi tantangan. Hal itu berpotensi memperlebar defisit dan menekan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. 

Seiring dengan itu risiko fiskal makin terasa seiring perluasan berbagai program sosial, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan terjangkau. Hingga kini program tersebut dibiayai lewat pengalihan anggaran dan penyesuaian prioritas belanja kementerian, termasuk dana pemeliharaan infrastruktur.