Fitch Pangkas Outlook BMRI, BBRI, BBNI Jadi Negatif, Terseret Prospek Utang RI

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, merevisi prospek (outlook) peringkat utang jangka panjang tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan satu lembaga keuangan negara dari 'stabil' menjadi 'negatif'.

Empat institusi yang terdampak revisi outlook itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI (Indo Eximbank). Meski prospeknya memburuk, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang (long-term foreign-currency IDR) mereka di level 'BBB'.

Pemangkasan outlook keempat lembaga keuangan itu merupakan dampak domino dari aksi Fitch pada 4 Maret 2026 yang mengubah prospek peringkat Indonesia menjadi negatif. Sebagai bank yang dimiliki oleh negara, peringkat bank-bank pelat merah itu sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan finansial jika terjadi krisis.

Dalam laporannya, Fitch menyoroti adanya pelemahan pada kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan. "Kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan telah berkurang, sebagaimana tercermin dalam prospek negatif pada peringkat kedaulatan," tulis analis Fitch Ratings dalam pernyataan resminya, Senin (9/3).

Kendati kemampuan finansial negara dianggap menipis, Fitch menilai kecenderungan (propensity) pemerintah untuk mendukung bank-bank tersebut tetap utuh. Hal itu didasari oleh peran sistemik yang sangat besar dari Mandiri, BRI, dan BNI yang menguasai sekitar 10% hingga 21 pangsa pasar simpanan nasional per akhir 2025.

Berbeda dengan rekan sejawatnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) justru menunjukkan ketahanan yang lebih mandiri. Fitch mempertahankan prospek 'stabil' untuk BSI. Hal itu dikarenakan peringkat BSI didorong oleh profil kredit mandirinya atau viability rating (VR) yang berada di level 'bbb-'.

"Peringkat BSI kemungkinan besar akan tetap bertahan meskipun peringkat dukungan pemerintah diturunkan sejalan dengan peringkat kedaulatan. Oleh karena itu, prospek peringkat utang jangka panjangnya tetap stabil," jelas Fitch.

Fitch memperingatkan, jika peringkat kredit Indonesia benar-benar diturunkan dari level 'BBB', maka peringkat Mandiri, BRI, BNI, dan Indo Eximbank secara otomatis juga akan ikut turun. Penurunan tersebut juga akan berdampak pada peringkat utang jangka pendek mereka.

Di sisi lain, peringkat surat utang senior (obligasi) milik Mandiri, BNI, dan BRI ditegaskan setara dengan peringkat bank masing-masing. Ini karena obligasi tersebut merupakan kewajiban langsung yang tidak dijamin dan memiliki derajat yang sama dengan kewajiban tidak dijamin lainnya.

Untuk obligasi subordinasi milik BNI, Fitch menetapkan peringkat dua torehan (notches) di bawah peringkat utang jangka panjang bank. Hal ini mencerminkan risiko keparahan kerugian (loss severity) mengingat statusnya sebagai obligasi subordinasi jika terjadi likuidasi.

Fitch menekankan, variabel utama yang dapat mengembalikan prospek bank-bank BUMN ini menjadi 'stabil' adalah perbaikan pada outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia. Jika stabilitas makroekonomi membaik, tekanan terhadap peringkat bank-bank pelat merah itu pun akan mereda.

Khusus untuk BSI, penurunan peringkat hanya akan terjadi jika terjadi pemburukan tajam pada rasio permodalan. Fitch menetapkan batas bawah rasio modal inti (common equity tier 1) di level 13%. Jika jatuh di bawah angka tersebut tanpa prospek pemulihan cepat, peringkat mandiri BSI bisa terancam.

Bagi pelaku pasar, revisi prospek ini menjadi sinyal kewaspadaan terhadap risiko makroekonomi Indonesia. Bank-bank BUMN selama ini dianggap sebagai instrumen investasi yang paling aman karena adanya jaminan implisit dari negara.

Laporan Fitch itu menutup rangkaian evaluasi terhadap sektor perbankan Indonesia, setelah sebelumnya juga merevisi prospek beberapa bank swasta besar milik asing di Tanah Air dengan alasan yang serupa, yakni batasan plafon peringkat negara.

Pemerintah kini diharapkan dapat menjaga performa fiskal guna meyakinkan lembaga pemeringkat bahwa kapasitas dukungan negara terhadap sektor perbankan sistemik tetap kokoh di tengah dinamika ekonomi global.