Menko Darmin Sebut Rencana Pemakzulan Trump Berpotensi Untungkan RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai isu penggulingan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berdampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, dana asing di Negeri Paman Sam berpotensi mengalir ke Tanah Air,
"Positifnya lebih banyak daripada negatifnya," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (27/9).
Selama ini, menurut dia, AS dianggap sebagai safe haven atau tempat pelarian dana yang aman. Bila negara safe haven mengalami masalah, negara berkembang akan mendapatkan keuntungannya.
Terlebih lagi, AS mengalami kurva imbal hasil (yield) yang terbalik lantaran yield surat utang jangka panjang pemerintah AS lebih rendah dibandingkan jangka pendek. Hal ini, lanjut Darmin, menjadi indikator resesi ekonomi.
(Baca: Rupiah Melemah Tertekan Perbaikan Data Ekonomi AS)
Kondisi tersebut mendorong Negeri Paman Sam untuk menurunkan bunga acuuannya. Pelonggaran kebijakan moneter dilakukan untuk menarik investasi asing langsung ke AS.
Namun, penurunan bunga acuan juga dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Darmin optimistis Indonesia mendapatkan keuntungan dari AS. "Jadi (rencana penggulingan) itu baik," ujar dia.
Sebelumnya, CNN memberitakan hampir seluruh anggota parlemen AS dari kubu Demokrat telah menyatakan dukungan atas penyelidikan pemakzulan Trump. Transkrip percakapan telepon Trump dengan Zelensky dirilis pada Rabu, 25 September 2019, waktu setempat.
(Baca: Investor Buru Dolar AS Antisipasi Pemakzulan Trump, Harga Emas Anjlok)
Percakapan telepon terjadi pada 25 Juli 2019. Dalam dokumen tersebut tertera peringatan bahwa transkrip tidak dalam format verbatim (kata per kata). Dokumen tersebut dirilis atas perintah Trump. Trump optimistis transkrip akan membuktikan bahwa tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak benar.
Trump dituding mendesak Ukraina menginvestigasi kasus korupsi di negeri tersebut yang melibatkan Joe Biden, mantan wakil presiden AS yang berpotensi menjadi rival politiknya pada Pemilu AS 2020, serta putranya Hunter. Desakan tersebut dengan ancaman pembekuan dana bantuan kepada angkatan bersenjata Ukraina. Tudingan ini bergulir setelah adanya laporan dari whistleblower di kalangan intelijen AS soal percakapan yang tidak sesuai.
