Pengusaha Tak Seoptimistis Pemerintah Memproyeksi Ekonomi 2018
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan mencapai target pemerintah sebesar 5,4%. Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani memprediksikan ekonomi tumbuh dalam rentang 5,05% sampai 5,2%.
Hariyadi mengungkapkan 2018 merupakan tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sehingga banyak pengusaha akan sedikit mengerem aktivitas bisnis. "Eskalasi dinamika politik cukup besar harus jadi pelajaran kami," katanya kepada wartawan di Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (5/12).
(Baca: Pengusaha Dukung GPN, Bisnis 'Bawah Tanah' Digital Bakal Kena Pajak)
Menurutnya, kondisi politik dengan tokoh yang kontroversial bakal menimbulkan dampak kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, Apindo mengusulkan beberapa hal penting untuk menumbuhkan optimisme dunia usaha sehingga pemerintah dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha. Apindo menilai perlu dukungan dan pelayanan investasi di daerah dengan alasan realisasi investasi merupakan kewenangan kabupaten atau kota.
Pemerintah juga harus memanfaatkan momentum kenaikan kemudahan investasi bisnis dengan implementasi yang tepat. Jika masalah birokrasi bisa diselesaikan dengan satu kali registrasi secara virtual, pengaruhnya sangat positif untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.
(Baca: Asosiasi Pengusaha Mengakui Penyerapan Tenaga Kerja Terus Turun)
Lalu, Undang-undang Ketenagakerjaan tentang hubungan industrial harus segera direvisi secara total. Apindo menyoroti empat hal mengenai hubungan industrial di antaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), perizinan tenaga kerja, dan pendidikan vokasi dan magang.
"Tapera menghadapi tantangan ke depannya karena targetnya sama persis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," ujar Hariyadi. Alasannya, BPJS dan Tapera bakal meningkatkan beban pelaku usaha.
Apindo juga berharap agar pemerintah mempercepat pencapaian kesepakatan perundingan kerja sama perdagangan. Selain itu, pemerintah harus tetap memperhatikan masukan dari pelaku usaha, khususnya Apindo dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.
Upaya pemerintah untuk mengajak dunia usaha dalam perundingan perjanjian dagan membuahkan hasil yang baik. Tercatat, kinerja ekspor Indonesia Januari hingga Agustus 2017 mencapai US$ 108,79 miliar, naik 17,58% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Namun, tidak hanya peningkatan ekspor dan akses pasar yang dikejar, melainkan juga investasi. "Kita ketinggalan industri padat karya," tutur Hariyadi.
