Bulog Dicoret, Ini Daftar 11 BUMN yang Terima PMN hingga Dana Talangan
Pemerintah batal memberikan dana talangan kepada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar. Jumlah BUMN yang akan menerima suntikan dana dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara, kompensasi, subsidi, hingga dana talangan tersisa menjadi 11 perusahaan.
Adapun BUMN tersebut yakni PT PLN, PT Hutama Karya, Perum Bulog, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, PT Krakatau Steel, Perumnas, PT Pertamina, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation.
Secara perinci, PLN akan mendapat dana segar mencapai Rp 41,71 triliun. Dana ini diberikan dalam bentuk kompensasi Rp 38,25 triliun yang akan dibayar penuh pemerintah pada tahun ini dan subsidi Rp 3,46 triliun.
PT Pertamina juga akan mendapat kompensasi Rp 37,83 triliun yang akan dibayarkan separuh dahulu pada 2020 dan sisanya diangsur hingga 2022.
(Baca: Sri Mulyani Ungkap Alasan Dana Jumbo Pemulihan Ekonomi untuk 12 BUMN)
Adpaun PT Hutama Karya akan memperoleh penyertaan modal negara mencapai Rp 7,5 triliun. PMN akan turut diperoleh Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 6 triliun untuk memperkuat Jamkrindo dan Askrindo dalam rangka penjaminan kredit UMKM.
Demikian pula dengan PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1,5 triliun yang menjalankan program penyaluran kredit ultra mikro. Dukungan PMN juga akan diberikan pada PMN pada ITDC sebesar Rp 500 miliar
PT Garuda Indonesia Tbk, PT Kereta Api Indonesia, dan Perumnas akan memperoleh dana talangan melalui investasi nonpermanen pemerintah pada Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Garuda memperoleh Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, dan Perumnas Rp 650 miliar.
Sementara Krakatau Steel dan PTPN akan mendapatkan dana talangan modal kerja melalui penempatan dana pemerintah pada bank masing-masing sebesar Rp 3 triliun dan Rp 4 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Sebut Anggaran Penanganan Corona Bertambah Jadi Rp 677,2 T)
Meski batal mendapat dana talangan, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, kegiatan Perum Bulog akan didukung melalui program bantuan sosial. "Ini akan dilead Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Perum Bulog untuk implementasinya," ujar Askolani kepada Katadata.co.id, Jumat (5/6).
Anggaran bansos tersebut, menurut dia, sudah masuk ke dalam pos perlindungan sosial pada biaya penanganan Covid-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun.
Lebih perinci, anggaran tersebut terdiri atas anggaran Program Keluarga Harapan Rp 37,4 triliun, dana sembako Rp 43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos Non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun, Program Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logitik, pangan, dan sembako Rp 25 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp 31,8 triliun.
