Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia Bakal Naik Jadi 38% pada 2023
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia naik menjadi 38% hingga 2023. Kenaikan rasio utang ini karena penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 membutuhkan pembiayaan yang besar.
"Rasio utang selama ini kita pertahankan di bawah 30%, tapi sekarang naik sampai akhir 2023 menjadi 38%. Namun, ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya," kata Luhut, dalam acara seminar virtual atau webinar bertajuk 'Investasi di Tengah Pandemi', Sabtu (25/7).
Luhut mengatakan, kenaikan rasio utang ini tidak terhindarkan karena biaya untuk menangani dampak pandemi corona, serta untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi terbilang besar. Oleh karena itu, pembiayaan dari utang akan terus naik.
Meski demikian, ia meyakinkan, bahwa rasio utang terhadap PDB masih terkendali dan dipastikan akan terus dikawal. Kemudian, pemulihan ekonomi akan dilakukan secara bertahap, dan hati-hati, agar tidak salah langkah. Untuk sektor pariwisata misalnya, Luhut menyebut, pemulihannya membutuhkan waktu 10 bulan.
"Setiap kebijakan yang diambil, telah dievaluasi dan diantisipasi dampaknya dengan cermat. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memaparkan proyeksi peningkatan rasio utang, sebagai dampak dari dari kebijakan ekspansif pemerintah di tengah pandemi corona.
Kenaikan rasio utang ini terjadi seiring defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan membengkak mencapai Rp 1.028,5 triliun tau 6,27% terhadap PDB. Namun, pemerintah menargetkan dapat mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% pada 2023.
Besarnya pembiayaan yang mengharuskan pemerintah berutang ini, tergambar dari capaian pembiayaan utang pemerintah. Kemenkeu mencatat total pembiayaan utang neto pemerintah mencapai Rp 421,5 triliun. Jumlah ini, meningkat 132,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, jumlah pembiayaan utang neto diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 430,4 juta, dan realisasi pinjaman neto tercatat negatif Rp 8,9 triliun.
Sementara itu, sepanjang semester I 2020 pembiayaan anggaran yang bersumber dari investasi tercatat negatif Rp 6 triliun. Kemudian, dari pinjaman tercatat sebesar Rp 900 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 200 miliar. Selain itu, sepanjang semester I 2020 kewajiban penjaminan tercatat negatif Rp 200 miliar.
"Sehingga, total pembiayaan anggaran sepanjang semester I 2020 adalah sebesar Rp 416,2 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers laporan semester I 2020 dan APBN Kita, Senin (20/7).
