BLT Rp 2,4 Juta Diluncurkan, Bagaimana Kondisi UMKM di Tengah Pandemi?
Pemerintah meluncurkan program bantuan langsung tunai atau BLT untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hari ini, Senin (24/8). Setiap pelaku usaha akan mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta untuk memperkuatan ketahanna bisnisnya di tengah pandemi corona.
Untuk merealisasikan program ini, pemerintah menganggarkan dana Rp 28 triliun. Targetnya, sekitar 12 juta pelaku usaha mendapatkan dana tersebut.
Pemerintah telah mencairkan BLT itu kepada 742.422 pelaku usaha sejak 17 Agustus lalu. “Untuk tahap awal, dananya sudah cair dan berada di rekening mereka masing-masing,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan seperti dikutip dari Kompas.com.
BLT khusus UMKM muncul setelah sebelumnya program subsidi bunga UMKM tidak berjalan maksimal. Dari total pagu anggaran Rp 25 triliun, serapannya hanya Rp 1,3 triliun pada awal Agustus 2020. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengalihkan anggaran kepada bantuan produktif UMKM.
Realisasi yang minim, menurut Budi, karena pagu anggaran yang terlampau besar. Padahal, pelaksanaan program subsidi bunga ini cukup baik di lapangan. Program tersebut telah menjangkau 13 juta UMKM dengan total nilai outstanding Rp 204 triliun..
Program restrukturisasi kredit bagi UMKM pun hanya mampu menyerap 38,4% dari total anggaran. Sejak digelontorkan pada akhir Maret, program ini telah menyalurkan dana Rp 30 triliun dari total anggaran sebesar Rp 78 riliun melalui bank-bank Himbara.
Minimnya serapan anggaran ini juga dipengaruhi oleh UMKM Indonesia yang bergerak di sektor informal. Dengan kata lain, UMKM yang tidak membayar pajak ini dapat kesulitan memperoleh bantuan yang disalurkan melalui perbankan.
Syarat Dapatkan BLT UMKM
Pelaku UMKM dapat mendaftar untuk menerima BLT Rp 2,4 juta melalui dinas koperasi domisilinya masing-masing. Bantuan ini khusus diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan atau unbankable.
Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pelaku UMKM mendapatkan BLT. Pertama, penerima bantuan harus warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Program ini tidak berlaku untuk pelaku usaha berstatus aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri. Lalu, pendaftar juga tidak boleh pegawa aktif badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki sebelumnya menyebut penyaluran BLT-nya melalui dinas koperasi untuk menjaring pelaku usaha dari berbagai wilayah di Tanah Air. Pemerintah tidak ingin penerima manfaat hanya berasal dari kota besar saja.
Skema pengajuan bantuan pun diatur dengan mekanisme sederhana. “Dalam proses pengusulan calon penerima, kami melibatkan kantor kepala dinas koperasi di berbagai daerah, selain kementerian dan lembaga,” kata Teten pada 15 Agustus lalu.
Bantuan untuk UMKM Lagi-Lagi Terkendala Data
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan minimnya serapan anggaran program bantuan UMKM sebelumnya karena masalah komunikasi antara perbankan atau lembaga keuangan dengan pelaku usaha. “Masih ada persoalan perbankan atau lembaga keuangan dalam berkomunikasi ke UMKM maupun proses pendaftaran untuk mendapat subsidi. Ini dievaluasi,” katanya.
Ia tidak menampik ketersediaan data menjadi tantangan utama penyaluran bantuan ini. Pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap UMKM yang bakal menerima bantuan ini melalui perbankan dan lembaga keuangan.
“Untuk UMKM di luar perbankan itu ada data dua juta UMKM di program UMi (Ultra Mikro), 6 juta di program Mekaar, 4 juta pada program Pegadaian, dan mungkin 1,5 juta di koperasi. Kami dalam proses verifikasi,” katanya.
Kesulitan pendataan ini merupakan imbas dari ketidaksediaan data UMKM sebelumnya. Bahkan, pendataan oleh pemerintah kalah baik dengan pendataan platform digital.
Tahun lalu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahudin mengakui pemerintah tidak mengantongi jumlah pasti pelaku UMKM di Tanah Air.
Kondisi UMKM di Tengah Pandemi
Lesunya aktivitas ekonomi UMKM berdampak luar biasa pada pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebesar 65% PDB nasional disumbangkan oleh UMKM pada 2019 silam. Tidak heran, pemerintah terus mengantisipasi kejatuhan massal UMKM di seluruh Indonesia dengan meluncurkan berbagai program bantuan.
Grafik Databoks di bawah ini menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB domestik dari 2010 hingga 2018. Selain kontribusinya yang lebih 50%, UMKM mempekerjakan sebanyak 117 juta orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar). Hingga saat ini, UMKM Indonesia mencapai 64,2 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.
Dari survei Katadata Insight Center (KIC), lebih dari setengah pelaku UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi optimistis bisnis yang mereka lakoni bertahan lebih dari Maret 2021. Survei ini menjangkau 206 respoden dan berlangsung pada 8 hingga 15 Juni 2020. Ironisnya, sekitar 20% UMKM berpotensi gulung tikar sebelum September mendatang.
Survei Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) terhadap 6.405 responden beberapa waktu lalu menunjukkan dampak penurunan penjualan dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7%, responden mengakui tidak ada penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26% responden mengakui terdapat penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan.
Dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan Rp 123,46 triliun untuk membantu UMKM. Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, dan belanja imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun.
Penyumbang bahan: Muhamad Arfan Septiawan (magang)
