Sri Mulyani: Ketersediaan Vaksin akan Bantu Pemulihan Ekonomi
Pandemi virus corona memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pemulihan perekonomian akan bergantung pada perkembangan penanganan wabah ini, termasuk ketersediaan vaksin Covid-19.
Meski demikian, menurut dia, belum ada kepastian hingga kini kapan vaksin Covid-19 dapat ditemukan dan distribusikan. Selain itu, belum ada kepastian terkait waktu pemulihan pasien Covid-19.
"Kita juga belum tahu apakah nantinya ada second wave atau tidak," kata Sri Mulyani dalam sebuah diskusi daring, Kamis (27/8).
Saat ini, seluruh negara di dunia terus berusaha mencari titik keseimbangan antara pemulihan di bidang kesehatan maupun ekonomi. Apalagi, jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah hingga 23,6 juta orang dengan kematian mencapai lebih dari 814 ribu orang.
Total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 160.165 orang dengan angka kematian sebanyak 6.944 orang. Sementara jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang dinyatakan sembuh totalnya mencapai 115.409 orang.
Saat ini, ekonomi negara seluruh dunia mengalami tekanan dan banyak yang terkontraksi hingga dua digit. Maka dari itu, negara-negara tersebut terus melakukan kebijakan countercyclical.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia bahkan menyebut dunia membutuhkan lebih dari US$ 8 triliun untuk menangani dan mengatasi dampak Covid-19. "Itu merupakan 10% dari produk domestik bruto global," kata dia.
Indonesia sendiri juga mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal kedua 2020 seebsar 5,3%. Kontraksi yang dialami oleh Indonesia terjadi karena konsumsi masyarakat, investasi, hingga kegiatan ekspor dan impor menurun sangat tajam.
Oleh sebab itu Sri Mulyani mengatakan pemerintah dengan cepat mengeluarkan UU 2/2020, menaikkan batas defisit menjadi 6,34%, dan merevisi anggaran melalui Perpres 72/2020.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuat program pemulihan ekonomi nasional. Program itu guna memulihkan bidang kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi dan sektoral maupun perekonomian daerah dari efek domino virus corona.
Adapun pemerintah akan segera menerbitkan aturan tentang pengadaan vaksin virus corona. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden.
"Perpres pengadaan vaksin juga telah diputuskan dan segera diajukan kepada Bapak Presiden," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8).
Melalui Perpres tersebut, pemerintah akan menentukan berapa anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan vaksin. Saat ini, pemerintah belum menetapkan anggaran untuk pengadaan vaksin corona lantaran masih dalam tahap pengembangan.
