Jokowi Ingatkan Para Gubernur soal Potensi Resesi Ekonomi Kuartal III
Indonesia berpotensi mengalami resesi jika ekonomi kembali terkontraksi pada kuartal ketiga tahun ini. Presiden Joko Widodo pun kembali mengingatkan para gubernur untuk mempercepat belanja daerah guna mencegah hal tersebut.
"Kita masih punya waktu satu bulan. Masih ada kesempatan pada September ini. Kalau pertumbuhan ekonomi masih pada posisi minus, kita masuk resesi," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9).
Resesi adalah kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif secara tahunan selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%.
Oleh karena itu, Mantan Walikota Solo ini meminta pemerintah daerah mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah provinsi diminta untuk segera melakukan belanja barang, modal, dan bantuan sosial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi daerah.
Ia mencatat, rata-rata nasional untuk belanja APBD provinsi hingga 27 Agustus baru mencapai 44% dari target. Sementara belanja APBD kabupaten/kota mencapai 48,8% dari target.
"Hati-hati mengenai ini. Aceh untuk belanja baru berapa persen. Sumatera Utara baru berapa persen. Bengkulu juga," ujar dia.
Adapun belanja barang dan jasa pada APBD DKI Jakarta sudah mencapai 78% dari target, sedangkan belanja modal Ibu Kota mencapai 92%.
Jokowi memastikan terus memantau realisasi belanja APBD setiap hari. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja yang masih rendah.
Ia juga memantau pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Pada triwulan II lalu, pertumbuhan ekonomi yang positif hanya terjadi di Papua dan Papua Barat dengan capaian masing-masing 4,52% dan 0,53%.
Sementara, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sebesar minus 0,06%, Bali minus 10,98%, DKI Jakarta minus 8,22%, dan DI Yogyakarta minus 6,74%.
Oleh karena itu, ia berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong melalui belanja APBD. "Itu sangat penting bagi perekonomian daerah, penting menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita," kata dia.
Di sisi lain, BPS mencatat indeks harga konsumen pada Agustus kembali deflasi sebesar 0,05%, setelah pada Juli juga deflasi 0,01%. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan deflasi ini menunjukkan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat Covid-19.
