Prabowo Dapat Jatah Anggaran Paling Besar Tahun Depan Rp 134 T
Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat alokasi anggaran mencapai Rp 134 triliun dalam RAPBN 2022, naik Rp 118 triliun pada APBN 2021. Anggaran Kemenhan menjadi yang terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022, total belanja K/L pada tahun ini turun dari APBN 2021 Rp 1.032 triliun menjadi Rp 940,6 triliun. Sementara belanja nonKL naik dari Rp 867,5 triliun menjadi Rp 997,7 triliun.
Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan menyalip Kementerian PUPR yang mendapatkan alokasi dalam APBN 2021 mencapai Rp 149,6 triliun dengan realisasi diperkirakan mencapai Rp 130,5 triliun. Pada tahun depan, PUPR hanya mendapat jatah anggaran Rp 100,6 triliun.
Anggaran Kemenhan dalam RAPBN 2022 bukan merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Alokasi anggaran terbesar diberikan pemerintah pada 2020, terlihat dalam databoks di bawah ini.
Tambahan anggaran Kemenhan juga menjadi yang terbesar di antara K/L lain pada tahun ini. Sementara anggaran Kementerian Kesehatan yang diperkirakan terealisasi paling besar pada tahun lalu mencapai Rp 176 triliun, dipangkas menjadi Rp 96,1 triliun pada tahun ini.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2022 hari ini menjelaskan, total anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah tahun depan mencapai Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Anggaran kesehatan juga terletak di dalam alokasi anggaran Kemenhan dan Polri yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola kedua K/L tersebut. Kemenhan, antara lain mengelola Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan Wisma Atlet yang merupakan salah satu pusat layanan kesehatan bagi pasien Covid-19.
Adapun Polri juga mendapat tambahan anggaran cukup besar dari outlook 2021 yang mencapai Rp 96,9 triliun menjadi Rp 111 triliun pada RAPBN 2022.
Sementara itu, Angaran Kementerian Sosial juga dipangkas dari proyeksi realisasi tahun ini yang mencapai Rp 106 triliun menjadi Rp 78 triliun. Namun, Jokowi juga menyebut total anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah pada tahun depan mencapai Rp 427,5 triliun.
Pemangkasan anggaran paling besar dilakukan pada Kementerian KUKM dari Rp 15,9 triliun pada outlook 2021 menjadi Rp 1, 4 triliun. Pemangkasan anggaran juga dilakukan pada Kementerian Keuangan dari Rp 56,8 triliun menjadi Rp 43 triliun.
Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dipangkas dari Rp 78 triliun menjadi Rp 73 triliun. Sedangkan anggaran Kementerian Agama naik Rp 500 miliar menjadi 66,5 miliar.
Dalam RAPBN 2022. pemerintah memangkas belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022 mencapai Rp 2.708,7 triliun, lebih rendah dari alokasi APBN 2021 Rp 2.750 triliun.
Berlanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dipatok sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp 770,4 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat ini naik dari APBN 2021 yang dipatok Rp 1.927 triliun, sedangkan TKDD tak berubah.
Sementara itu, pendapatan negara pada tahun depan dipatok Rp 1.840,7 triliun. Penerimaan pajak akan mencapai Rp 1.506,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 333,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 600 miliar. Dengan demikian, keseimbangan primer pada tahun depan akan mengalami defisit Rp 462,2 triliun, sedangkan defisit anggaran Rp 868 triliun atau 4,85% PDB.
