Negara-negara G20 Sepakat Perkuat Akses Penanganan Covid-19
Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan Indonesia kembali menggelar pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) secara virtual pada Rabu (26/1). Dalam pertemuan tersebut, negara-negara G20 mendorong penguatan akses terhadap penanganan Covid-19 atau Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, terutama terkait pemantauan target vaksinasi, tes, perawatan, dan Alat Pelindung Diri (APD) global.
Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra selaku co-chair JFHTF mengawali pertemuan dengan menyampaikan laporan perkembangan Program Kerja (work plan) yang telah didiskusikan dengan anggota G20. Program kerja tersebut mencakup isu penguatan koordinasi antara keuangan dan kesehatan, pembentukan sekretariat JFHTH dan fasilitas pembiayaan kesehatan global.
Ia mengajak negara anggota G20 untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut. “Indonesia dan Italia, selaku co-chairs dari JFHTF, berkomitmen untuk terus menyukseskan program yang akan diusung JFHTF.’’ ujar Wempi dalam siaran pers, Kamis (27/1).
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ronaldus Mujur yang juga bertindak sebagai co-chair JFHTF menekankan bahwa hasil kerja JFHTF harus menjadi output yang konkrit dari Presidensi G20 Indonesia. “Pertemuan kedua JFHTF ini menunjukkan bagaimana negara-negara G20 bekerja sama secara kolosal dalam mencapai upaya terbaik untuk meninggalkan warisan bagi dunia.’’ ujar Ronaldus.
Dalam pertemuan ini negara-negara G20 secara umum menyampaikan dukungan dan masukan terhadap usulan Program Kerja yang disusun oleh Indonesia dan Italia sebagai co- chairs, termasuk didalamnya mengenai pembentukan Sekretariat. Negara-negara G20 juga sepakat mendorong penguatan Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, terutama terkait pemantauan target vaksinasi, tes, perawatan, dan Alat Pelindung Diri (APD) global.
Negara-negara G20 juga mendorong vaksinasi global yang dipercepat, terdistribusi secara adil dan merata dengan harga yang terjangkau.
G20 mendorong pencapaian target vaksinasi global sebesar 70% pada pertengahan 2022. Untuk itu, G20 mendorong kerja sama lembaga pemerintah dan nonpemerintah pada tingkat global dan kawasan (regional) dalam mengatasi hambatan keuangan dan perdagangan. Selain itu, G20 juga memastikan ketersediaan akses bantuan bagi populasi rentan.
Anggota G20 menggarisbawahi pentingnya peran Sekretariat dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan guna mewujudkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya serta sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional.
Sebagai sebuah gugus tugas gabungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara anggota G20 bersama WHO dan Bank Dunia akan melakukan identifikasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kolaborasi bidang kesehatan dan keuangan.
Pada agenda pembentukan fasilitas pembiayaan, negara-negara anggota memberikan pandangan mengenai pentingnya memobilisasi pembiayaan global untuk mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi dalam kerangka Peraturan Kesehatan Internasional (2005).
JFHTF akan mempertimbangkan hasil dari kajian dan penilaian strategis mengenai opsi-opsi kerja sama antara bidang kesehatan dan keuangan. Laporan hasil pertemuan kedua G20 Joint JFHTF akan disampaikan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) pada 17-18 Februari 2022 di Jakarta, dengan mengundang para Menteri Kesehatan G20.
Pada pertemuan yang kedua JFHTF ini, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra dan Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Tata Kelola Pemerintahan Ronaldus Mujur bertindak sebagai Co-chair dari Indonesia. Indonesia pun berkoordinasi dengan Italia yang merupakan Co-chair untuk G20 JFHTF dalam melaksanakan pertemuan ini.
Selain anggota G20, pertemuan ini juga turut dihadiri oleh negara undangan dan organisasi internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
