Indonesia Economic Outlook 2022: Memprediksi yang Tak Pasti
Pemerintah dan kalangan akademisi dalam Indonesia Economic Outlook 2022 menilai, tahun ini sebagai era of predictable unpredictability. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejak 2020 membuat perekonomian global terganggu. Namun, Indonesia mampu mengukir kemajuan dari waktu ke waktu, meskipun krisis selalu terjadi dan berulang.
Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) juga menyatakan, akan ada banyak gangguan dari sisi supply sepanjang tahun ini disebabkan berbagai faktor. Sementara dari sisi permintaan akan terus bertambah sehingga memungkinkan terjadinya inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia.
“Tahun ini reformasi struktural dan fiskal terus diakukan untuk menciptakan basis ekonomi yang kuat,” kata dia, Senin (7/2/2022).
Mengutip keterangan resmi pada laman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) tentang Indonesia Economic Outlook Q1 - 2022 bahwa konsolidasi fiskal 2023 sangat terbantu oleh realisasi penerimaan pajak dari 2021 maupun 2022.
Pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari dari target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Jadi, total pendapatan negara 2021 bertumbuh sebesar 114,9 persen dari target atau mencapai Rp 2.003,1 triliun. Sementara itu, defisitnya hanya sebesar 4,65 persen terhadap PDB, turun dari 6,14 persen PDB pada 2020.
Penerimaan pajak memang menunjukkan tren positif. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan faktor pendorong lain, misalnya optimalisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Upaya pemerintah mengoptimalkan regulasi ini dapat mendorong terwujudnya konsolidasi fiskal pada tahun depan. Hal itu ditargetkan mampu menekan kembali defisit anggaran ke bawah 3 persen sebagai langkah countercyclical dampak pandemi Covid-19.
Kanopi FEB UI menyelenggarakan Indonesia Economic Outlook (IEO) 2022 National Seminar pada 7 Februari. Acara ini mengambil tema “Seizing the Opportunity: Transforming Indonesia’s Economy Amidst the Crisis”. Narasumber lain yang turut hadir adalah Indra Darmawan selaku Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro.
Terkait investasi, menurut Indra, pemerintah optimistis mencapai target sebesar Rp1.200 triliun melalui empat strategi. Strategi tersebut, yaitu capital expenditure pada setiap tahapan, rencana investasi sebesar Rp2.000 triliun sejak 2018, dan menagih realisasi dari perusahaan penerima fasilitas pajak. “Terakhir mengerjakan investasi mangkrak,” ujarnya.
Sementara, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan di dalam proses pemulihan ekonomi terdapat beberapa tantangan global yang dihadapi, yaitu kenaikan harga komoditas, kenaikan inflasi global, dan kenaikan kasus Covid-19 beserta variannya.
Penggunaan APBN dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Indonesia berada di posisi moderat dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari defisit APBN Indonesia yang biasanya berada di bawah 2,5 persen kini meningkat menjadi 6 persen.
Selain itu, tingkat utang Indonesia tetap lebih kecil berdasarkan persentase utang terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada kuartal keempat, pertumbuhan Indonesia berhasil mencapai target pemerintah sebesar 5,02 persen.
Terdapat pokok kebijakan APBN pada 2022, kata Ferry, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang terdiri atas akselerasi penanganan Covid-19, menjaga perlindungan sosial dukungan terhadap UMKM dan usaha, reformasi struktural, reformasi fiskal, serta konsolidasi fiskal.
Adapun, Darwin Cyril Noerhadi, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) berpendapat perubahan kondisi perekonomian mengharuskan adanya negosiasi dengan pihak investor mengenai cara melakukan valuasi aset.
Hal tersebut, kata dia, bertujuan agar transaksi menjadi lebih mudah terjadi. “Harapannya, perekonomian tahun ini bisa tumbuh ditandai dengan kondisi perekonomian kuartal IV - 2021 yang baik,” ujarnya.
Pada sisi lain, Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Transformasi Birokrasi Aris Darmansyah Edisaputra mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat.
Aris merujuk data dari Kementerian Sosial yang menunjukkan realisasi dari program PEN mencapai 97,98 persen dari data anggaran sosial. “Ini diharapkan dapat membantu mendorong stabilitas ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat khususnya para pekerja UMKM,” kata dia.
