Bank Dunia Sarankan Indonesia Tiru Transformasi Digital Cina

Bank Dunia menyarankan Indonesia dan negara berkembang lainnya mengikuti jejak kesuksesan Cina dalam transformasi ekonomi digital. Bank Dunia menyebut terdapat tiga langkah Cina dalam mengembangkan ekonomi digital yang patut ditiru yakni membuat perubahan pada kebijakan publik, kemitraan antara publik dan swasta, serta dukungan kepada pengusaha muda.

Bank Dunia menyebut Cina dalam dua dekade terakhir bukan hanya menjadi simbol dari keberhasilan suatu negara menurunkan angka kemiskinannya, tetapi juga mentransformasi ekonomi digital. Pada 1999, Cina hanya memiliki 8,8 juta pengguna internet, dan hari ini berkembang menjadi lebih dari 1 miliar. Pendapatan per kapitanya juga melompat dari US$ 873 menjadi lebih dari US$ 10.000.

Cina menjadi negara pertama di dunia yang nilai transaksi e-commerce melampaui penjualan ritel tradisional. Pada 2021, transaksi ritel e-commerce di Cina mencapai sekitar 52,1%, sedangkan Amerika yang hanya 15% dan Indonesia mencapai 20% pada 2020.

Selain itu, saat ini sekitar 90% penduduk Cina di perkotaan dan 82% di pedesaan menggunakan pembayaran digital, dan kesenjangan ini semakin menyempit dengan cepat.

"Apa yang secara fundamental diperlukan agar transformasi ekonomi digital Cina dapat direplikasi di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya? Kami percaya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan," kata Bank Dunia dalam blognya dikutip Selasa (1/3).

Pertama, perbaikan dari sisi kebijakan publik. Cina berhasil menyederhanakan kode perpajakannya, norma bisnis dan aturan lainnya antar provinsi, tenaga kerja, barang dan informasi bergerak dengan friksi seminimal mungkin. Hampir semua desa di Cina sudah mengakses jaringan 4G. Kondisi ini mendukung ekosistem e-commerce.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina telah melakukan banyak hal dalam mengelola risiko di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas pasar. Salah satu contohnya adalah menyediakan kerangka kerja untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa pasar tetap kompetitif.

Kedua, hubungan publik dan swasta yang erat. Pengusaha dan lembaga pemerintah masing-masing memainkan perannya dalam berkontribusi pada ekonomi digital. Selama dua dekade terakhir, arah kebijakan pemerintah Cina dinilai sangat jelas, dengan mengisyaratkan industri mana yang akan menjadi prioritas pembangunan nasional.  

Kebijakan tersebut disusun dalam rencana lima tahunan dengan menentukan bidang mana saja yang akan menjadi sasaran investasi dan  mampu memacu sektor-sektor yang luas seperti fintech, smart logistic atau promosi ekspor.

"Dalam menetapkan arah ini, pemerintah membuat sumber daya publik yang relevan dapat diakses oleh semua pemain sektor swasta. Pada saat yang sama, sektor swasta memahami dengan baik kebutuhan komersial dari bisnis dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis mereka," kata Bank Dunia.

Sebagai contoh, pada awal pengembangannya, pemerintah Cina memberikan insentif bagi pengguna e-commerce di daerah terpencil untuk memastikan produk bisa menjangkau wilayah tersebut.

Seiring peningkatan volume permintaan, perusahaan swasta mulai berinvestasi untuk logistik yang menjangkau jarak lebih jauh, dari semula hanya mencapai tingkat kota saja. Selain itu, platform e-commerce juga memberikan dukungan pelatihan bagi pemuda setempat yang bisa menggerakkan ekosistem e-commerce di tingkat desa.

Ketiga, menumbuhkan rasa optimis dan ketahanan terutama di kalangan pengusaha muda. Bank Dunia menyebut perlu semakin banyak pelatihan yang berfokus pada kewirausahaan lokal, lebih banyak role model yang muncul, dan insentif baru dari pemerintah untuk mengambil risiko mendukung inovasi digital.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia juga telah membuat langkah besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Dalam laporannya Beyond Unicron, Bank Dunia menyarankan sejumlah intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia.

Beberapa hal tersebut seperti pengembangan logistik, terus mempromosikan layanan keuangan dan pembiayaan digital, konektivitas digital dan membangun keterampilan digital.

Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan reformasi regulasi tentang perlindungan data konsumen, perlindungan pekerja, menyamakan kedudukan dengan vendor offline, dan kebijakan soal persaingan. Momentum berikutnya, RI juga bisa belajar dari kesuksesan Cina tetapi dengan menyesuaikan kondisi domestik.

"Keberhasilan pembangunan ekonomi digital di Cina memiliki faktor unik yang mungkin tidak dapat dengan mudah ditiru oleh negara berkembang lainnya. Namun, kasus Cina melambangkan potensi pengembangan ekonomi digital sebagai pendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan," kata Bank Dunia.