Sri Mulyani Sisihkan Rp 200 T dari APBN 2022 untuk Hadapi Gejolak 2023
Berkah harga komoditas yang mengerek pendapatan negara tahun ini akan digunakan pemerintah untuk mengantisipasi situasi sulit tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyiapkan cash buffer alias kas cadangan minimal Rp 200 triliun berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun ini.
"Dengan adanya pembiayaan yang berlimpah dengan windfall profit dari pendapatan baik pajak maupun bukan pajak, kami mengakumulasikan tahun depan itu minimal Rp 200 triliun," kata Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Tahun 2023, Rabu (21/12).
Bendahara negara itu mengatakan, pembiayaan APBN tahun depan menghadapi dua risiko, yakni kenaikan bunga tinggi dan pelemahan nilai tukar. Di sisi lain, tidak ada lagi perlakuan istimewa dari BI berupa burden sharing. Kerja sama pemerintah dan bank sentral lewat pembelian SBN murah juga sudah berakhir tahun ini.
"Bandingkan dengan SKB III yang nilainya Rp 225 triliun. Saya lakukan sekarang dengan mengumpulkan SiLPA. Jadi walaupun tahun depan tidak ada lagi SKB, saya punya bantalan pembiayaan," kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani juga menyiapkan strategi lain untuk pembiayaan tahun depan selain dengan menyiapkan kas cadangan minimal Rp 200 triliun. Alternatif yang disiapkan, yakni dengan meningkatkan porsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman biltateral dan multilateral. Pembiayaan utang untuk APBN saat ini memang mayoritas berasal dari penerbitan surat utang dibandingkan berupa pinjaman.
"Kita upsizing untuk pembiayaan yang tidak tergantung volatilitas market seperti pinjaman berasal dari bilateral dan multilateral. Itu lebih aman dan akan dimaksimalkan," kata Sri Mulyani.
Meski demikian, pembiayaan yang mengandalkan market seperti penerbitan obligasi akan tetap dilakukan secara oportunistik. Kementerian Keuangan juga akan mendorong perluasan basis pasar SBN ritel.
Berdasarkan data Kemenkeu, SiLPA hingga 14 Desember tahun ini sudah mencapai Rp 232,2 triliun. Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Oktober lalu mengatakan SiLPA sengaja didesain besar untuk mengelola risiko anggaran tahun depan.
