Rafael Alun Klaim Jeep Rubicon Milik Kakak, Bagaimana Harta Lainnya?
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat pajak Rafael Alun terkait harta kekayaannya sebesar Rp 56 miliar yang dianggap tak wajar. Rafael mengakui sejumlah kendaraan mewah yang digunakan anaknya, Mario Dandy Satrio dan viral di media sosial bukan miliknya.
"Jeep Rubicon, Harley, BMW putih diakui RAT sebagai bukan milik dia," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers, Rabu (1/3).
Suahasil menjelaskan, Rafael mengklaim bahwa Jeep Rubicon yang digunakan Mario saat menganiaya anak GP Ansor adalah milik kakaknya. "Yang lain diakui milik anak menantu," ujarnya.
Ia mengatakan, telah meminta RAT untuk menunjukkan bukti dari pernyataannya. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama KPK juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan.
"Kami akan melihat kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak dan pengakuan harta lainnya berupa properti dan tas mewah," ujarnya.
Suahasi menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu juga bekerja sama dengan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendalaman lebih lanjut terkait harta Rafael yang disampaikan di LHKPN. Hal ini dilakukan untuk memeriksa adanya dugaan kepemilikan harta belum lapor, melakukan pencocokan profil Rafel dengan dokumen pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajaknya serta dan pengakuan harta properti lainya berupa properti, kendaraan dan tas mewah.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pihaknya telah membentuk tiga tim untuk pemeriksaan terhadap Rafael. Tim pertama bertugas melakukan eksaminasi untuk pemeriksaan lapangan atas kekayaan Rafael. Kedua, tim yang bertuga suntuk menelusuri dugaan harta yang belum dilaporkan. Ketiga, tim untuk investasi mendalam terhadap dugaan fraud.
"Kita buat tim ini untuk mempercepat proses, serta juga lebih fokus kepada isunya. Perlu disampaikan juga kami dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu berkoordinasi dengan KPK untuk mendalami harta belum lapor dan PPATK untuk mendalami informasi terkait dengan dugaan transaksi keuangan yang merugikan," kata Awan dalam acara yang sama dengan Suahasil.
Harta Rafael disorot setelah anaknya yang terlibat penganiayaan anak pengurus GP Ansor diketahui kerap pamer harta di media sosial. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN, Rafael memiliki kekayaan mencapai Rp 56 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menilai harta kekayaan Rafael tidak masuk akal. "Masyarakat sudah mengatakan oh ini kayaknya doesn't make sense, yang mana kami juga tahu itu tidak make sense, maka kita bilang dengan Insepektorat Jenderal untuk menyampaikan kepada publik yang selama ini sudah dilakukan," kata Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2).
Bendahara negara itu memastikan bahwa pemeriksaan terhadap harta PNS Kemenkeu dilakukan berdasarkan fakta oleh Itjen Kemenkeu. Kontrol oleh Itjen juga akan dikoordinasikan dengan pemantauan KPK untuk mencocokkan angka kekayaan dan sumbernya.
"Jadi kami bekerja berdasarkan bukti bukan emosi. Pemihakan kepada perasaan masyarakat itu harus dilakukan, karena penting yang namanya kredibilitas," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut kasus Rafael dapat menjadi kesempatan pihaknya untuk menjelaskan kepada publik mekanisme kepatuhan pegawai Kemenkeu terkait harta abdi negara. Rafael Alun sebelumnya telah dipanggil Itjen Kemenkeu dan unit kepatuhan Ditjen Pajak pada pekan lalu. Namun, belum ada informasi apapun yang dibagikan Itjen Kemenkeu terkait hasil pemeriksaan awal tersebut.
Setelah pemanggilan tersebut, Kemenkeu pada Jumat (24/2) memutuskan mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Eselon III Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Rafael kemudian juga telah mengajukan surat terbuka pengunduran dirinya pada hari yang sama.
Kementerian Keuangan sudah menerima penguduran diri Rafael pada 27 Februari 2023. Namun, pengunduran diri Rafael ditolak. Ini sesuai dengan peraturan perundangan yang melarang pengunduran diri pegawai yang sedang diperiksa.
