Bappenas Akan Tiru Korsel Agar Indonesia Lolos Jebakan Kelas Menengah
Pemerintah akan meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045 pada 17 April 2023. Salah satu target dalam dokumen tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi.
.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan rata-rata perekonomian nasional selama 20 tahun terakhir adalah 4,01%. Pada 2022, perekonomian nasional tercatat tumbuh 5,37% secara tahunan.
"Indonesia harus mencapai 6% agar kita mampu naik kelas dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap," kata Suharso dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Selasa (28/3).
Suharso mengatakan RI harus keluar dari jebakan ini jika ingin berstatus Indonesia Emas pada 2045. Ia lalu membandingkan kisah sukses yang dicapai Korea Selatan.
Korsel memanfaatkan masa bonus demografi dan berhasil menggandakan Pendapatan Nasional Bruto atau GNI per kapita dari US$ 3.530 per tahun menjadi US$ 35.000 per tahun. Suharso mencatat masa bonus demografi Korea Selatan akan berakhir sekitar 2028.
"Kita harus mampu mengambil langkah ke depan untuk menghindari middle income trap dan memanfaatkan bonus demografi yang tersisa 18 tahun ini," kata Suharso.
Suharso menyatakan ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi saat ini. Salah satu hal yang dimaksud adalah masalah gizi kronis atau stunting.
Selain itu, mayoritas daerah masih berstatus berpendapatan rendah. Sedangkan, baru ada satu provinsi yang masuk dalam kategori berpendapatan tinggi, yakni DKI Jakarta dengan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita lebih dari US$ 20.000 per tahun.
Sementara itu, mayoritas provinsi di luar Pulau Jawa masuk dalam kategori berpendapatan menengah, seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jawa Timur. Provinsi tersebut mencatatkan PDB per kapita antara US$ 6.000 sampai US$ 12.000 per tahun.
Suharso menjelaskan mayoritas atau 20 dari 34 provinsi di dalam negeri masuk dalam kategori pendapatan menengah ke bawah, yakni sekitar US$ 4.200 per tahun. Beberapa provinsi di Jawa dengan kategori tersebut adalah Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Provinsi yang saat ini mendekati golongan pendapatan tinggi itu Kalimantan Timur. Ini bisa kita periksa dari Dana Alokasi Umum yang diperoleh per provinsi atau kabupaten/kota," kata Suharso.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PDB per kapita Indonesia akan mencapai US$ 12.000 per tahun pada 2030-2032. Artinya, perekonomian nasional akan tumbuh hampir tiga kali lipat selama sembilan tahun ke depan dan masuk ke daftar negara berpendapatan menengah.
Airlangga meramalkan jumlah penduduk akan bertambah sekitar 30 juta orang menjadi 300 juta. Selain itu total PDB nasional akan naik dua kali lipat menjadi US$ 3 triliun dengan pasar domestik yang besar.
"Tentu Bapak Presiden menghendaki agar faktor apa yang bisa membuat kita punya ekonomi yang berkelanjutan," kata Airlangga.
Airlangga menyatakan ketersediaan energi dengan harga murah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Apalagi komoditas ini merupakan salah satu penyumbang inflasi.
Selain itu, Jokowi ingin Indonesia fokus pada pendidikan vokasi hingga 20 tahun ke depan. Airlangga menjelaskan hal tersebut berkorelasi dengan strategi penghiliran sumber daya alam saat ini.
Mantan Menteri Perindustrian ini mengatakan sektor manufaktur atau pengolahan akan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat sumbangsih sektor anufaktur ke perekonomian nasional pada kuartal III-2023 hanya 16,1 persen.
"Ditargetkan pada 2045 itu bisa meningkat menjadi 20 persen. Bapak minta sektornya lebih rinci lagi, itu yang dipersiapkan Bappenas," kata Airlangga.
