Bos BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di ASEAN
Bank Indonesia menilai, pengembangan mata uang digital bank sentral atau central bank digital CDBC perlu dipercepat untuk menghadapi perkembangan kripto. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, mata uang digital bank sentral juga masih perlu dipromosikan di lingkup ASEAN.
"Kita harus mempercepat pengembangan CDBC, karena akhirnya, private digital asset membutuhkan referensi yakni sovereign digital currency,. Ini maka CDBC perlu dipromosikan di ASEAN," ujar Perry dalam High Level Seminar Form ASEAN to The World Payment System in Digital Era di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).
BI telah menerbitkan consultative paper penerbitan rupiah digital pada awal tahun ini. Rencananya, menurut Perry, bank sentral akan menerbitkan desain pengembangan rupiah digital pada pertengahan tahun ini.
Sejumlah bank sentral juga tengah mengembangkan rencana penerbitan mata uang digital. Namun, di antara negara ASEAN, Mengutip Fintechnews, Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara ASEAN yang berencana menerbitkan mata uang digital bank sentral. Malaysia, Thailand dan Singapura bahkan lebih maju dałam rencana penerbitan CDBC dan berada di tahap uji coba.
Namun, uji coba penerbitan CDBC di Malaysia dan Thailand terbatas untuk wholsale, sedangkan di Singapura mencakup wholesale dan ritel. Indonesia sendiri saat ini berada dalam tahap pengembangan untuk penerbitan CDBC dalam bentuk wholesale dan ritel, sama dengan Kamboja yang tengah dalam mengembangkan penerbitan CDBC untuk ritel.
Adapun empat negara ASEAN lainnya, yakni Laos, Myanmar, FIlipina, dan Vietnam masih dalam tahapan riset.
Selain mempercepat pengembangan CDBC, menurut Perry, negara-negara ASEAN juga harus bekerja sama dalam merumuskan pengaturan dan pengawasn kripto. Saat ini belum ada satupun model pengaturan dan pengawasan kripto yang dapat dijadikan acuan.
"Kami memang punya guideline untuk pengaturan dan pengawasan kripto, yakni same activities, same risk, same regulate, tapi bagaimana mengimplementasikannya?" ujar Perry.
Ia mengatakan perlu koordinasi dan kolaborasi dalam pengaturan dan pengawasan kripto. Ia mencontohkan, pengaturan dan pengawasan kripto tak hanya terkait dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga institusi dan proteksi konsumer yang saat ini berada di bawah wewenang OJK. "Ketika terkait sistem pembayaran, maka pengaturannya di bank sentral," kata dia.
"Kami juga bekerja sama dekat dengan FSB dan BIS untuk bagaimana membawa standar dan praktik pengaturan dan pengawasan global ke ASEAN," kata dia.
