Airlangga: Aturan Baru DHE Segera Meluncur Meski Banyak Terima Protes
Pemerintah tengah merampungkan revisi peraturan pemerintah (PP) 1 2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan ini akan segera terbit meski banyak memperoleh protes dari para pengusaha.
"Aturan DHE dalam waktu dekat akan terbit meski ada beberapa protes. Devisa ini masih akan tetapi milik korporasi dan perbankanya tidak diatur. Kita juga sudah banyak memiliki bank-bank internasional," ujar Airlangga, Senin (8/5).
Ia menegaskan, eksportir tidak perlu khawatir akan kehilangan haknya atas barang yang diekspor. Ia mengingatkan pada ekspotir terkait amanat konstitusi, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia.
Airlangga sebelumnya menjelaskan beberapa poin yang akan diatur, yakni batas minimum nilai ekspor sumber daya alam (SDA), hilirsasi SDA yang wajib repatrisasi, dan tidak ada kewajiban untuk konversi ke rupiah. Devisa ekspor yang wajib repatriasi untuk komoditas SDA dan hilirisasi SDA.
Dolar hasil ekspor itu wajib di tempatkan di rekening khusus (reksus) di perbankan di dalam negeri. Adapun Devisa wajib di simpan di bank dalam negeri paling lambat akhir bulan ketiga sejak keluarnya PPE.
"Kemudian devisa ini disimpan di dalam negeri minimal tiga bulan," kata Airlangga dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2).
Besaran DHE yang wajib disimpan di dalam negeri adalah 30% dari nilai penerimaan DHE. Hal ini lebih longgar jika dibanding ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya yang mewajibkan seluruh DHE dibawa pulang. Airlangga dalam paparannya juga menjelaskan devisa bisa dibawa pulang dan dikonversi ke rupiah, tetapi tak menjadi kewajiban. Sementara metode perhitungan repatrisasi devisa akan dilakukan melalui akumulasi bulanan.
Ia menjelaskan, revisi aturan DHE ini sejalan dengan mandat UU yang menyebut bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia harus dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Perluasan sektor yang wajib repatriasi dan adanya ketentuan lama ditahan di dalam negeri diharapkan bisa membantu suplai valas di dalam negeri.
Menurut dia,, devisa eksportir Indonesia selama ini justru parkir di bank-bank Singapura alih-alih pulang kampung. Oleh karena itu, revisi aturan itu diharap dolar eksportir bisa kembali dan mendukung perekonomian domestik.
"Kami lihat bahwa ini diperlukan untuk ketahanan sistem ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian. Pdrbaikan berkali-kali tentu untuk menjaga capital flight di mana ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dan hampir semua negara melakukan," kata Airlangga.
