DPR Amerika Sepakati Negosiasi Utang, Biden Diminta Pangkas Anggaran
Presiden Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy mencapai kesepakatan menangguhkan plafon utang AS untuk mencegah default atau gagal bayar. Namun kesepakatan ini belum selesai, DPR masih perlu menempuh pemungutan suara dan meminta persetujuan dari Senat AS.
"Saya baru saja menutup telepon dengan presiden beberapa saat yang lalu. Setelah dia membuang-buang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan, kami telah mencapai kesepakatan prinsip yang layak untuk rakyat Amerika," tulis Ketua DPR AS Kevin McCarthy dalam cuitannya dikutip dari Reuters, Senin (29/5).
Kesepakatan itu akan menangguhkan batas utang hingga awal 2025. Namun pemerintah juga harus membatasi pengeluaran dalam anggaran 2024 dan 2025. Pemerintah diminta menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan memasukkan beberapa syarat tambahan untuk program bantuan pangan bagi orang miskin di AS.
Sumber menyebut salah satu belanja yang diperketat yakni pengeluaran nonpertahanan yang tidak naik pada 2024 dan kenaikan hanya 1% untuk anggaran 2025.
Upaya menaikkan plafon utang masih jauh dari selesai. McCarthy telah berjanji untuk memberi anggota DPR waktu 72 jam untuk membaca rancangan undang-undang tersebut sebelum membawanya ke pemungutan suara pada Rabu, 31 Mei. Namun McCarthy sebelumnya optimistis bisa mendulang dukungan yang cukup dari anggota partainya di voting mendatang.
Kemudian, RUU masih perlu melewati Senat. Meskipun Demokrat pendukung pemerintahan menguasai Senat, tapi tetap diperlukan setidaknya tambahan sembilan suara Republik untuk meloloskan RUU ini. Ini artinya masih perlu beberapa hari untuk mencapai kesepakatan penuh di Kongres AS.
Karena itu, Biden dalam keterangan terbarunya mendesak dua kamar di Kongres AS, yakni DPR dan Senat, bisa meloloskan RUU tersebut. Ia memperkirakan McCarthy akan memperoleh dukungan yang cukup untuk meloloskan kesepakatan yang sudah mereka capai.
"Ini adalah kesepakatan yang merupakan kabar baik bagi rakyat Amerika. Ini menghilangkan ancaman gagal bayar yang dahsyat, melindungi pemulihan ekonomi kita yang diperoleh dengan susah payah dan bersejarah," kata Biden.
Kesepakatan ini akan mencegah AS dari segala risiko bencana yang menanti selama penangguhan plafon utang ini memperoleh persetujuan dari Kongres. Kementerian Keuangan AS memperingatkan, pemerintah akan kehabisan dana dan tak bisa memenuhi semua tagihannya jika Kongres tak mencapai kesepakatan hingga 5 Juni. Salah satu risikonya yakni default atau gagal bayar utang pemerintah AS yang bisa menjadi 'bencana' bukan hanya bagi AS tetapi juga global.
Selama minggu kedua bulan depan yang dimulai 5 Juni, Kementerian Keuangan dijadwalkan untuk melakukan pembayaran dan transfer sekitar US$ 92 miliar, termasuk sekitar US$ 36 miliar pembayaran jaminan sosial dan kesehatan. "Oleh karena itu, sumber daya yang kami proyeksikan tidak akan cukup untuk memenuhi semua kewajiban ini," kata Menkeu AS Janet Yellen.
