Sri Mulyani Godok Usulan PMN Jumbo Hutama Karya Terkait Waskita
Kementerian BUMN mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 12,5 triliun kepada PT Hutama Karya pada tahun depan karena mengerjakan dua proyek tol Waskita Karya (WSKT). Namun, Kementerian Keuangan menegaskan usulan tersebut belum mendapat persetujuan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan pihaknya belum mengumumkan besaran PMN yang akan dikucurkan pemerintah tahun depan, termasuk yang akan mengalir ke HK. Pembahasan RAPBN 2024 masih terus berlanjut, dan kemungkinan keputusan postur baru akan disepakati pada kuartal ketiga atau keempat mendatang.
Rio menyebut besaran PMN ke Hutama Karya tahun depan belum tentu mempertimbangkan rencana pelimpahan proyek tol Waskita Karya.
"Karena Hutama Karya kan punya kebutuhan sendiri untuk penyelesaian jalan tol trans Sumatera," kata Rionald saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (6/6).
Kementerian BUMN sebelumnya mengusulkan agar Hutama Karya mendapatkan PMN senilai Rp 22,5 triliun pada 2024. Adapun rencana penggunaannya, Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk pendanaan masa operasi. Lalu sisanya yaitu senilai Rp 12,5 triliun untuk merampungkan proyek ruas tol Waskita Karya.
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirdjoatmodjo mengatakan, Hutama Karya mendapat mandat untuk merampungkan dua pembangunan ruas tol yang digarap Waskita Karya. Seperti ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi dan Kapal Betung (Kayu Agung-Palembang-Betung).
Pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut, Waskita Karya sedang dalam masa sanggah atau standstill. Serta sedang melaksanakan negosiasi dengan kreditur dan pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi atau RUPO.
"Kami mengusulkan PMN ke Hutama Karya untuk penyelesaian ruas tol," ujarnya kepada wartawan kemarin sore di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).
Pemerintah juga berencana memberikan PMN kepada Waskita Karya Rp 3 triliun pada tahun ini. Namun dana itu tak kunjung cair karena pemerintah masih menunggu hasil restrukturisasi.
Selain rencana pemindahan proyek Waskita Karya ke Hutama Karya, Kementerian BUMN juga mengungkapkan rencana pemindahan saham milik pemerintah di Waskita Karya atau inbreng ke Hutama Karya. Menurut data, ada 75,34% saham pemerintah di Waskita dan seluruhnya akan dialokasikan kepada Hutama Karya.
Tiko mengatakan, inbreng tersebut merupakan salah satu ide penggabungan WSKT kepada HK dan belum final. Namun, Tiko akan memastikan inbreng baru akan dilakukan jika tahapan restrukturisasi Waskita selesai.
"Tapi memastikan dulu restrukturisasi Waskita selesai karena Hutama Karya tugasnya berat untuk menyelesaikan Trans Sumatera. Jadi saya harus pastikan restrukturisasinya selesai dulu baru dilakukan itu," ujarnya.
