Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas, Indonesia Tak Sepenuhnya Untung
Indonesia naik kelas menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas dalam kategorisasi terbaru yang dirilis Bank Dunia. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya akan diuntungkan dari perubahan level tersebut karena beberapa pinjaman maupun bantuan dari internasional kemungkinan berkurang.
Indonesia naik kelas seiring pendapatan per kapita masyarakat yang naik dari US$ 4.140 pada 2021 menjadi US$ 4.580 pada tahun lalu. Kenaikan pendapatan per kapita tersebut membawa Indonesia beranjak dari tahun lalu yang masih dikategorikan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi menengah atas. Menurut Bank Dunia, kinerja itu tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang moncer hingga 5,3% pada tahun lalu.
Kenaikan level ini sempat dipamerkan Presiden Joko Widodo secara langsung belum lama ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut hal itu sebagai kabar baik. Menurutnya, perbaikan pada level ekonomi Indonesia itu membuat Indonesia menjadi destinasi menarik bagi investor. Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio diharap makin deras masuk ke Indonesia.
"Jadi, seharusnya progres yang baik ini berdampak positif terhadap investasi dan pembiayaan, serta terhadap keseluruhan masyarakat Indonesia," kata dia sata ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/7).
Di sisi lain, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai tak ada keuntungan yang signifikan dari kenaikan status tersebut., perubahan menjadi negara berpenghasilan menengah atas menurutnya hanya pencapaian dan bukti bahwa pembangunan ekonomi saat ini berjalan sesuai jalur.
Demikian juga menurutnya tak ada kerugian yang signifikan. Meski demikian, naik kelas ini berarti Indonesia akan dipandang memiliki ekonomi yang lebih baik. Artinya kemungkinan beberapa bantuan internasional akan berkurang karena Indonesia bukan lagi negara menengah bawah dan makin jauh dari kriteria negara miskin yang perlu mendapat bantuan.
Selain itu, menurut dia, fasilitas pembiayaan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan bank pembangunan lainnya bisa saja makin berkurang. Pasalnya, Indonesia bukan lagi negara berkembang yang masuk kategori 'sangat miskin' atau perlu mendapat pinjaman dengan biaya murah.
