Menaker: Kebijakan WFH Swasta untuk Mengatasi Polusi DKI Masih Diskusi
Pemerintah masih mendiskusikan wacana bekerja dari rumah atau work from home bagi para pegawai swasta sebagai solusi untuk mengatasi kualias udara buruk di Jakarta.
“ Kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi,” ujar Ida Fauziyah usai hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR 2023/2024, Jakarta, Rabu (16/8).
Ida juga mengatakan, wacana kebijakan work from home akan terus diskusikan lantaran polusi udara sudah semakin buruk.
“Harus dicarikan jalan keluar memang, bagaimana polusi ini tidak semakin buruk. Jika memang WFH bisa menjadi solusi, tentu akan dilihat mana pekerjaan yang bisa di wfh-kan, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan,” katanya.
Presiden Joko Widodo sempat mewacanakan pemberlakuan hybrid working atau bekerja di rumah dan kantor di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi strategi jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%. Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4)
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan membatasi jumlah pekerja yang datang ke Ibu Kota dalam waktu dekat. Hal tersebut jadi bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.
Heru mengatakan, pembatasan pekerja tersebut akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Jakarta, khususnya di bawah pemerintah daerah. Namun, WFH hanya berlaku pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. PNS yang kemungkinan akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.
"WFH itu 50% atau 60% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8). Heru mengatakan,
Penerapan sistem kerja hibrida, antara lain akan diberlakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam satu hingga dua minggu ke depan. Sistem kerja tersebut yaitu empat hari bekerja di rumah atau work from home (WFH) serta satu hari bekerja di kantor atau work from office (WFO).
Kebijakan ini ditempuh lantara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Sandiaga Uno mengakui kualitas udara di kawasan Jabodetabek semakin memprihatinkan.
“Memang kualitas udara di Jabodetabek ini sudah semakin memprihatinkan, terutama diakibatkan oleh beberapa fenomena yaitu transportasi, industri, dan juga cuaca, namun kami telah mencanangkan bahwa Kemenparekraf akan gerak cepat untuk menangani permasalahan ini,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (15/8).
