Berita WFH Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemenkeu berhasil menghemat anggaran mencapai Rp 2,21 triliun sepanjang 2020-2023, antara lain berkat kebijakan WFH selama pandemi.

Sudah dua pekan aturan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijalankan demi mengurangi polusi udara.

"Jangan-jangan nanti kalau WFH mobilnya malah berputar-putar Jakarta. Ini perlu kajian matang," ujar Azwar.

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home alias WFH di Jakarta belum berdampak signifikan terhadap penurunan polusi. Berdasarkan data IQAir, polusi udara partikel mikro berukuran 2,5 nanometer.

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home alias WFH di Jakarta belum berdampak signifikan terhadap penurunan polusi udara.

Instruksi tersebut ditujukan kepada tiga gubernur, tiga bupati, dan lima wali kota yang mengurus Jabodetabek. Solusi lain menekan polusi udara adalah uji emisi hingga penggunaan scrubber pada PLTU.

Kementerian Keuangan memastikan kebijakan yang berlaku hingga 21 Oktober 2023 tidak akan signifikan mengganggu ekonomi.

Heru tak mewajibkan sektor swasta mengambil langkah serupa. Ia menyerahkan kebijakan WFH kepada masing-masing perusahaan untuk menjaga kualitas udara Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatur kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta dan sejumlah sekolah untuk KTT ASEAN 2023.

Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan sistme kerja hybrid cukup efektif menunjang kinerja perusahaan.

Kebijakan WFH 50% bagi ASN Pemprov DKI Jakarta akan berlaku selama tiga bulan.

Pemerintah masih mendiskusikan wacana bekerja dari rumah atau work from home bagi para pegawai swasta sebagai solusi untuk mengatasi kualias udara buruk di Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai menerapkan empat hari bekerja di rumah atau work from home (WFH) serta satu hari bekerja di kantor atau work from office (WFO).

OJK mengeluarkan aturan baru Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Mengalami Fluktuasi Signifikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH dengan kapasitas 50% bagi ASN mulai 28 Agustus hingga 7 September mendatang. Bagaimana pelaksanaannya?