Pemerintah memberlakukan kebijakan kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada arus balik mudik Lebaran.
Menhub mengusulkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menyiasati kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran. Usulan ini menunggu persetujuan Jokowi.
Sudah dua pekan aturan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijalankan demi mengurangi polusi udara.
Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home alias WFH di Jakarta belum berdampak signifikan terhadap penurunan polusi. Berdasarkan data IQAir, polusi udara partikel mikro berukuran 2,5 nanometer.
Instruksi tersebut ditujukan kepada tiga gubernur, tiga bupati, dan lima wali kota yang mengurus Jabodetabek. Solusi lain menekan polusi udara adalah uji emisi hingga penggunaan scrubber pada PLTU.
Heru tak mewajibkan sektor swasta mengambil langkah serupa. Ia menyerahkan kebijakan WFH kepada masing-masing perusahaan untuk menjaga kualitas udara Jakarta.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatur kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta dan sejumlah sekolah untuk KTT ASEAN 2023.
Pemerintah masih mendiskusikan wacana bekerja dari rumah atau work from home bagi para pegawai swasta sebagai solusi untuk mengatasi kualias udara buruk di Jakarta.