Belanja Bansos Naik jadi Hampir Rp 500 T, Paling Banyak untuk BBM

Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 493,5 triliun pada 2024 yang merupakan tahun pemilu. naik 12% setelah tiga tahun terakhir terus turun. Alokasi bansos terbesar untuk subsidi BBM, tetapi kenaikan belanja paling besar terjadi pada kelompok bansos nonenergi seperti subsidi KUR hingga pupuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kenaikan belanja perlinsos tahun depan smakin mendekati alokasi belanja saat tahun pertama pandemi Covid-19 pada 2020. Saat itu, pemerintah menaikkan belanja perlindungan sosial hingga 62% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 498 triliun. 

"Kenaikan 12% tahun depan karena komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan mendukung kelompok berpendapatan 40% terbawah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Rabu (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan anggaran lebih dari Rp 50 triliun pada tahun depan terutama untuk penyaluran beberapa bansos yang sudah berjalan saat ini.  Anggaran untuk program keluarga harapan atau PKH dan Kartu Sembako naik Rp 7,4 triliun menjadi Rp 81,2 triliun. Anggaran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) kelas III, dan bansos lainnya naik Rp 10,3 triliun menjadi Rp 82,3 triliun. 

Bansos lainnya yang naik, yakni subsidi nonenergi tahun depan bertambah 36,1 triliun menjadi Rp 114,3 triliun. Subsidi nonenergi ini mencakup subsidi bunga KUR, subsidi perumahan, subsidi PSO dan subsidi pupuk.

Adapun subsidi energi mengambil porsi paling besar dari anggaran bansos tahun depan mencapai Rp 185,9 triliun. Namun, angka ini relatif stagnan dari tahun ini. Ini belum termasuk belanja kompensasi energi yang mencapai Rp 144 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut peningkatan belanja perlindungan sosial difokuskan untuk mendukung target penurunan kemiskinam ekstrem mendekati 0% pada tahun depan. 

Mengutip dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, beberapa upaya pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, melalui tiga strategi sebagai berikut:

•  Pengurangan beban pengeluaran diselenggarakan melalui program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
• Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakanmelalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
• Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi.