Sri Mulyani Masih Kaji Anggaran untuk Biaya Kerusakan Kebakaran Bromo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan masih mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk menutup biaya kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu melihat lagi seperti apa kerusakannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

“Ya nanti kita lihat saja kerusakannya seperti apa, programnya seperti apa, yang bertanggung jawab siapa,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (19/9). 

Sebelumnya, kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, diperkirakan mencapai 504 hektare. Kebakaran yang dipicu oleh pistol suar (flare) yang digunakan dalam pemotretan prewedding ini menelan biaya pemadaman hingga miliaran rupiah. 

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS)  Septi Eka Wardhani  mengatakan total luasan kerusakan akibat kebakaran tersebut merupakan akumulasi beberapa kali kejadian kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo telah terjadi beberapa kali sepanjang Agustus-September 2023. 

Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah memperkirakan realisasi anggaran perkembangan fungsi perlindungan lingkungan hidup mencapai Rp 13,1 triliun pada tahun ini. Proyeksi tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 12,9 triliun, tetapi lebih kecil dibandingkan 2021 sebesar Rp 14 triliun.

Menurut dokumen tersebut, anggaran untuk perkembangan lingkungan hidup tahun 2023, antara lain digunakan untuk penanganan pencemaran guna meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat. Anggaran juga digunakan untuk penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem bakau (mangrove).

Untuk tahun depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun untuk perkembangan fungsi lingkungan hidup. Adapun target prioritas anggaran tersebut adalah:  

• Laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan seluas 0,2 juta hektare (ha) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 24.500 ha 
• Luas kebakaran hutan dan lahan seluas 40,0 ribu ha 
• Pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 210,75 ribu ton
•  Akses kelola perhutanan sosial seluas 5,97 juta ha (kumulatif) 
• Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,0 juta bidang