Menperin Rayu OECD: Keanggotaan RI Bisa Perluas Jangkauan Global
Pemerintah meyakinkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bahwa keanggotaan Indonesia akan bermanfaat memperluas jangkauan global organisasi ke Asia Tenggara.
Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada rangkaian kunjungan kerja ke Perancis dan Jepang, 2-6 Oktober 2023.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut upaya pemerintah untuk menjadi anggota baru OECD yang merupakan forum ekonomi lintas negara.
“Kami menyadari peran OECD sebagai organisasi internasional yang bertujuan menciptakan kebijakan dan mengembangkan standar internasional untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan dan kesejahteraan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup,” ujar Agus seperti dikutip Antara, Kamis (5/10).
Menurut Agus, keanggotaan Indonesia di OECD akan sangat strategis dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai tujuan strategis nasional. Sementara itu, bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
“Kami memahami untuk bergabung dalam OECD terdapat proses aksesi yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Oleh karenanya, kami sangat mengapresiasi kunjungan Anda ke Indonesia pada Agustus 2023 untuk bertemu Presiden dan beberapa menteri,” kata Menperin kepada OECD.
Pada 2023, OECD memiliki 38 negara anggota. Pemerintah meminta dukungan negara-negara anggota OECD dan Sekretaris Jenderal OECD untuk mendukung aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut.
Keputusan untuk membuka atau tidaknya proses aksesi Indonesia menjadi anggota akan diputuskan melalui pertemuan OECD Council pada Desember 2023 atau Januari 2024.
“Kami memohon tanggapan dari pihak OECD terhadap posisi negara anggota OECD secara umum atas intensi Indonesia, serta perkembangan proses aksesi Indonesia,” imbuh Menperin.
