Ekonom: Lebih Baik Turunkan Harga Beras Ketimbang Rice Cooker Gratis
Pemerintah akan membagikan alat masak nasi bertenaga listrik atau rice cooker gratis tahun ini. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi energi bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi 3 kilogram (kg).
Pemerintah berencana memberikan rice cooker kepada 500 ribu rumah tangga dengan anggaran mencapai Rp 347,5 miliar.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pembagian alat penanak nasi ini kurang bijaksana. Terlebih, program ini dilakukan di tengah kenaikan harga beras yang tak kunjung mereda, sehingga momentumnya dianggap kurang tepat.
Menurut Tauhid, ada potensi bahwa masyarakat akan menjual rice cooker yang dibagikan untuk menambah pendapatan untuk membeli beras.
“Masyarakat lagi butuh uang tunai, apa saja bisa menjadi sumber pendapatan, masyarakat miskin rata-rata sudah punya rice cooker juga, yang baru bisa dijual. Jadi yang meningkat konsumsi masyarakat bukan konsumsi energi bersih,” kata Tauhid kepada Katadata.co.id, Selasa (10/10).
Sebagai informasi, harga beras terus merangkak naik hingga mencapai di atas Rp 13.000 per kg untuk jenis beras medium.
Maka itu, Tauhid mengatakan jika ingin membantu masyarakat, dapat dimulai dari menurunkan harga beras terlebih dahulu.
“Iya kan rata-rata masyarakat Indonesia sudah pada punya rice cooker, jadi mungkin bisa dibantu dari segi penurunan harga beras saja,” kata Tauhid.
Direktur Center of Economic & Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah tersebut ini merupakan salah satu upaya yang sia-sia. Pasalnya, jika bertujuan untuk mendorong transisi energi bersih, bisa dimulai dengan penutupan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara.
Jika ingin membantu masyarakat untuk mengelola energi bersih, Bhima menilai banyak hal lain yang bisa dilakukan. Seperti instalasi solar panel, mikrohidro dan subsidi pupuk.
“Jadi juga bisa mereka tetap bisa mengelola energi tanpa subsidi dari pemerintah jangka panjan. Anggaran sampai Rp 347,5 miliar bisa di geser dulu untuk ketahanan pangan untuk penyediaan alokasi subsidi pupuk yang lebih besar, membantu petani itu lebih bagus dananya ,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa (10/10).
Mendekati pemilihan presiden 2024, pembagian rice cooker juga dinilai rawan disalahgunakan. “Apalagi dekat pemilu takutnya disalahgunakan untuk kampanye penyimpangannya relatif besar jadi lebih baik dihentikan dulu,” kata Bhima.
