BPKM: Realisasi Investasi Hilirisasi Rp 266 Triliun sampai September
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2023 tercatat Rp 266 triliun. Berdasarkan porsi, angka itu 25,3% dari total realisasi investasi kuartal ketiga tahun ini.
“Dari Rp 1,053 triliun itu, sebanyak 25,3% dari total realisasi investasi dari Januari -September 2023 itu hilirisasi, seperempatnya,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/10).
Secara rinci dijelaskan, realisasi investasi di sektor mineral, khususnya smelter sebesar Rp 151,7 triliun, dengan smelter nikel sebesar Rp 97 triliun, bauksit Rp7,1 triliun, dan tembaga Rp 47,6 triliun.
Di sektor pertanian, dengan komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan oleokimia sebesar Rp 39,5 triliun. Sektor kehutanan, hilirisasi mencakup pulp dan kertas dengan nilai Rp34,8 triliun.
Dari sektor minyak dan gas, realisasi hilirisasi mencapai Rp31,6 triliun untuk pengolahan petrokimia. Serta sektor ekosistem kendaraan listrik dengan realisasi hilirisasi mencapai Rp 8,4 triliun.
Bahlil menekankan, agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka negara membutuhkan investasi di sektor hilirisasi.
Kementerian Investasi telah menerbitkan peta potensi hilirisasi di 21 komoditas di delapan sektor sebesar US$ 545,3 miliar.
"Sekarang sudah mencapai 25,3%. Kalau saya ditanya ini minimal banget. Target saya 25-30% kalau bisa 30% jauh lebih baik. Tapi, 25% pun sudah bagus ya, karena ini kan fokus di tahun kedua," ujar Bahlil.
Bahlil menyatakan juga menerapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak hilirisasi tahun ini. Pertama, tetap memberikan insentif ke sektor hilirisasi, seperti pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance.
Kedua, melarang ekspor bahan baku agar bisa membangun industri di dalam negeri, seperti gas, yang justru masih banyak di ekspor.
"Sekalipun tidak mengekspor, contoh seperti gas, ya jangan lagi ekspor, tapi tidak perlu melarang. Tapi, arah kebijakan adalah produk-produk gas yang baru masuk yang baru dihasilkan sumur-sumurnya, diolah dalam negeri,"katanya.
