Ekonom Soal Program Makan Siang Gratis Ala Prabowo: Urgensi Tak Tinggi
Calon Presiden Prabowo Subianto berencana merealisasikan program memberi makan siang gratis untuk anak-anak dan ibu hamil bila terpilih sebagai presiden di Pemilu 2024. Dalam jangka panjang, rencana ini akan dimasukkan dalam program penanganan stunting.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai program makan siang gratis tersebut bukan program yang memiliki urgensi tinggi. Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak, salah satunya percepatan penurunan angka stunting yang masih 21,6%.
Prabowo menyebut program serupa sudah banyak dilaksanakan negara lain. Misalnya, pemerintah India memberi makan siang kepada anak-anak, padahal pendapatan per kapita negara itu separuh dari Indonesia. Program serupa juga sudah dilaksanakan oleh negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Menurut Prabowo, pelaksanaan program itu membutuhkan dana Rp 400 triliun. Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk stunting, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dia menyebutkan anggaran pendidikan sebanyak Rp 660 triliun, dan perlindungan sosial hampir Rp 500 triliun.
“Jadi saya sangat optimistis makan siang gratis ini mampu dilakukan. Kalau urusan Rp 400 triliun-Rp 500 triliun, sebetulnya daripada sekarang tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan berbeda, Bhima menilai Prabowo perlu membuat skala prioritas untuk proyek Presiden Joko Widodo yang tidak perlu dilanjutkan.
“Efisiensi dan efektivitas belanja pendidikan bisa lebih baik lagi. Masalah belanja pendidikan yang 20% dari APBN itu sangat nyata, banyak untuk rapat dan perjalanan dinas. Mohon pak Prabowo bisa memangkas belanja belanja yang tidak jelas dan tidak langsung ke sasaran,” katanya.
“Jangan bicara makan siang gratis dulu, banyak ibu dan bayi yang lebih butuh bantuan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Kamis (9/11).
Selain itu, terdapat program sekolah gratis yang lebih mendesak. Bahkan Bhima menyarankan untuk menggratiskan uang kuliah tunggal atau UKT untuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
“Chile saja sudah mulai progresif menggratiskan perguruan tinggi, Indonesia masih tertinggal. Tapi saran buat pak Prabowo perlu dicari dari mana uangnya. Program bapak Prabowo sangat banyak,” kata Bhima.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menilai program tersebut bisa memberikan efek berlapis ke perekonomian. Sebab, dengan adanya program makan siang gratis maka rantai pasok yang terhubung dengan program ini diasumsikan dapat bergerak.
“Namun saya kira ada beberapa hal yang mendasari apakah kemudian asumsi itu bisa berjalan atau tidak. Seperti apakah ada studi atau contoh praktis dari negara lain yang sudah menjalankan program yang serupa sehingga Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara tersebut,” katta Yusuf.
Selain itu, Yusuf mengatakan dengan berjalannya program perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan dari harga suatu produk antara wilayah di Indonesia. Sehingga efek multiplier itu tentu juga perlu mempertimbangkan bagaimana ongkos yang harus dikeluarkan ketika menjalankan program ini.
“Kalau kita bicara konteks sama tentu akan ada perbedaan harga karena tidak semua daerah di Indonesia punya sentra produksi yang sama untuk komoditas atau bahan pangan tertentu dan selisihnya inilah yang kemudian tentu akan ditanggung pemerintah dalam menjalankan program ini,” katanya.
Dari segi anggaran, Yusuf menilai Prabowo harus mempertimbangkan bagaimana kapasitas fiskal dalam menampung program beban ini. Seperti apakah tambahan belanja ini juga bisa ditutupi oleh penerimaan yang cukup sehingga kondisi APBN tidak melenceng dari target pengelolaan APBN dalam jangka menengah.
“Kalau misalnya APBN tidak bisa menanggung dari sisi pembiayaan pajak, maka pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk lain. Katakanlah dengan penerbitan surat tautan, apakah secara politik ini kemudian akan dapat diterima oleh pemerintah dan juga legislatif? Saya kira yang kemudian akan ikut menentukan bagaimana program ini akan bisa berjalan atau tidak kalau Pak Prabowo terpilih dan ingin menjalankan program ini,” katanya.
