Ekonom Soal Program Makan Siang Gratis Ala Prabowo: Urgensi Tak Tinggi
Calon Presiden Prabowo Subianto berencana merealisasikan program memberi makan siang gratis untuk anak-anak dan ibu hamil bila terpilih sebagai presiden di Pemilu 2024. Dalam jangka panjang, rencana ini akan dimasukkan dalam program penanganan stunting.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai program makan siang gratis tersebut bukan program yang memiliki urgensi tinggi. Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak, salah satunya percepatan penurunan angka stunting yang masih 21,6%.
Prabowo menyebut program serupa sudah banyak dilaksanakan negara lain. Misalnya, pemerintah India memberi makan siang kepada anak-anak, padahal pendapatan per kapita negara itu separuh dari Indonesia. Program serupa juga sudah dilaksanakan oleh negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Menurut Prabowo, pelaksanaan program itu membutuhkan dana Rp 400 triliun. Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk stunting, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dia menyebutkan anggaran pendidikan sebanyak Rp 660 triliun, dan perlindungan sosial hampir Rp 500 triliun.
“Jadi saya sangat optimistis makan siang gratis ini mampu dilakukan. Kalau urusan Rp 400 triliun-Rp 500 triliun, sebetulnya daripada sekarang tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan berbeda, Bhima menilai Prabowo perlu membuat skala prioritas untuk proyek Presiden Joko Widodo yang tidak perlu dilanjutkan.
“Efisiensi dan efektivitas belanja pendidikan bisa lebih baik lagi. Masalah belanja pendidikan yang 20% dari APBN itu sangat nyata, banyak untuk rapat dan perjalanan dinas. Mohon pak Prabowo bisa memangkas belanja belanja yang tidak jelas dan tidak langsung ke sasaran,” katanya.
“Jangan bicara makan siang gratis dulu, banyak ibu dan bayi yang lebih butuh bantuan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Kamis (9/11).
