Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.
CELIOS merekomendasikan pembiayaan makan bergizi gratis melalui pajak kekayaan, berpotensi mengumpulkan Rp 81,6 triliun tanpa meningkatkan tarif PPN menjadi 12%.
Rupiah menguat menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana kebijakan suku bunga akan diputuskan, mendapat perhatian pasar terhadap stabilitas nilai tukar.
Indef mendesak pemerintah untuk memastikan utang baru digunakan dalam belanja produktif yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan.
Pemerintah diharapkan memberikan subsidi, insentif, dan bantuan sosial sebagai respons terhadap kebijakan PPN 12% yang akan diberlakukan pada 2025 untuk meringankan beban masyarakat.
Celios mengidentifikasi dampak kenaikan UMP dalam tiga skenario pada output ekonomi, PDB, konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor, pendapatan masyarakat, surplus usaha, dan penyerapan tenaga kerja.
Kemenangan Trump di pilpres AS berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia melalui kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis dan dapat memperluas perang dagang dengan Cina.
Kebijakan proteksionis Trump berpotensi mengancam industri tekstil Indonesia dengan meningkatkan impor produk Cina akibat tarif tinggi yang dikenakan pada barang-barang masuk ke AS.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 hanya mencapai 4,95%, menunjukkan penurunan dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05%.
Kemenangan Trump di Pilpres AS berpotensi positif untuk ekonomi AS namun bermasalah bagi pasar global dan negara emerging, termasuk Indonesia dan meningkatkan volatilitas pasar saham.
Indonesia memulai proses bergabung dengan BRICS, menandai perubahan strategi dalam diplomasi dan ekonomi global, tetapi langkah ini mendatangkan kontroversi tentang ketergantungan pada Cina.
Ekonom Drajad Wibowo menolak wacana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025, karena khawatir akan mengurangi penerimaan pajak negara, sementara Kemenkeu melihat potensi penambahan penerimaan.