BI siap memborong SBN perumahan dalam upaya mendukung program pembangunan tiga juta rumah, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai risiko fiskal dan independensi BI.
Bank Indonesia kemungkinan besar akan memangkas suku bunga hingga 25 basis point hari ini, demi mengatur kembali perekonomian nasional yang terpengaruh oleh fluktuasi rupiah dan inflasi rendah.
Wall Street mencatat kenaikan signifikan dengan saham di sektor energi memimpin kenaikan meskipun terdapat ketidakpastian global, dan inflasi masih menjadi perhatian utama investor.
Pakar ekonomi Wijayanto Samirin menyoroti ketidaksesuaian data statistik ekonomi Indonesia, mencakup aspek kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan biaya logistik, menimbang efeknya pada kebijakan.
Bank Indonesia memotong suku bunga acuan menjadi 5,75%, memicu debat di tengah ketidakpastian ekonomi global, dengan harapan mendongkrak pertumbuhan namun beresiko pada stabilitas rupiah.
Bank Indonesia memutuskan memotong suku bunga acuan ke 5,75% awal 2025 untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat potensi dampak pada daya tarik investasi dan rupiah.
Pada awal 2025, BI menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, di tengah ketidakpastian pasar global dan pengaruh kebijakan ekonomi AS.
Surplus perdagangan Indonesia diproyeksikan menurun di Desember 2024 menjadi US$ 3,30 miliar, meski masih diperkuat oleh kenaikan ekspor dan impor secara bulanan.
Pada tahun 2025, batas usia pensiun pekerja di Indonesia akan ditambah menjadi 59 tahun, kebijakan ini dimaksudkan untuk meredakan beban keuangan BPJS namun dianggap akan menyebabkan dampak negatif.
Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk membiayai makan bergizi, sehingga mengundang kritik atas kemungkinan konflik kepentingan dan kurangnya transparansi.
Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, pada saat yang sama negara ini sedang menjalani proses aksesi di OECD. Keputusan ini dianggap dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Riset Celios mengungkap potensi kerugian Rp 8,5 triliun dari korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, menyoroti risiko dalam skema sentralistik yang diusulkan pemerintah.
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang diterapkan pada biaya MDR akan menaikkan beban pedagang, termasuk UMKM, pengguna layanan QRIS, dan berpotensi meningkatkan harga barang kepada konsumen.