Mahfud Sebut Ekonomi RI Era Reformasi Tak Pernah Tumbuh 7%, Benarkah?
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di era reformasi tak pernah mencapai di atas 7%. Ia menyebut, korupsi menjadi penyebab utama ketidakmampuan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi.
"Ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7%. Itu hanya dicapai pada 1989-1991 di era oder baru," ujar Mahfud dalam debat capres pada Jumat (22/12).
Ia mengatakan, Indonesia tak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% karena kebodohan sendiri. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar.
"Masalahnya adalah banyak korupsi dan inefsiensi petrtumbuhan ekonomi. Banyak korupsi yang terjadi di pertambangan, kelautan, hingga udara," kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia, pemberantasan korupsi menjadi salah satu yang utama untuk mendongkrak ekonomi.
Namun, benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah mencapai 7%? Berikut data yang dimiliki tim databoks:
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan mencapai 7%. Target ini sebenarnya sempat dijanjikan Presiden Joko Widodo saat berkampanye dalam Pilpres 2004 dan tak tercapai selama 10 tahun periode kepemimpinannya.
Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid sebelumnya menjelaskan, Indonesia perlu tumbuh tinggi untuk menjadi negara maju. Namun, waktu yang dimiliki untuk tumbuh tinggi saat ini cukup sempit mengingat b0nus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada 2030 dan kemudian perlahan bergeser menjadi negara populasi menua dalam 10-15 tahun.
"Kita tidak punya banyak waktu, jadi memang harus tumbuh tinggi dan memastikan menjadi negara maju," ujar Arsjad saat berbincang dengan Om Why dalam program baru podcast Katadata, Gultik-Pergulatan Politik yang dirilis Jumat (28/10).
Ia menjelaskan, bukan hal yang mustahil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Beberapa daerah sudah membuktikan mampu tumbuh di atas 7%."Tinggal bagaimana melaksanakan pemerataan," ujarnya.
