Anies - Ganjar Kritik Bansos Era Jokowi, Prabowo Cuma Jadi Penonton

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak menyentil penyaluran bansos pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena mendekati masa Pemilu 2024. Hal itu mereka ungkapkan dalam debat capres pamungkas di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Dalam debat tersebut, moderator memberikan kesempatan kepada Ganjar untuk bertanya kepada Anies. Karena ini merupakan sesi tanya jawab antara keduanya,  sehingga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya bisa menonton Anies dan Ganjar menguliti masalah bansos tersebut.

Mulanya, Ganjar bertanya kepada Anies terkait program bansos pemerintah yang seakan-akan diklaim sebagai program dari satu orang atau kelompok tertentu.

"Pak Anies lagi rame, kita mau tanya soal bansos, karena menurut saya, bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok," kata Ganjar.

Padahal, kata Ganjar, saat ini terdapat masalah terkait data penerima manfaat bansos yang tidak valid, penyampaian yang tidak benar, protes yang tidak terverifikasi atau tidak terespon dengan baik.

"Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos, agar satu tidak saling klaim. Dua, bisa tepat sasaran, tiga menimbulkan kecumburan-kecemburuan, sehingga betul-betul bisa diterima oleh rakyat," kata Ganjar saat bertanya ke Anies.

Anies Respons dengan Senyum

Menanggapi hal tersebut, Anies langsung memberikan respons berupa senyum sumringah sejak awal pertanyaan dilontarkan oleh Ganjar. Beberapa kali Anies juga tersenyum dengan gestur tangan yang seakan ingin ikut menjelaskan jawaban terkait bansos tersebut. 

Anies menekan, bahwa bansos harus diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima, bukan sesuai dengan kebutuhan pemberi. "Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya," kata Anies.

Anies menyebutnya sebagai bansos tanpa pamrih. Sehingga pemberian bansos juga harus tepat sasaran, diberikan melalui pendataan yang baik serta akurat.

Yang tak kalah penting, kata Anies, mekanisme penyalurannya melalui jalur birokrasi dan diberikan langsung ke lokasi penerima, bukan dibagikan di pinggir jalan.

"Tapi dibagikan langsung ke lokasi, menggunakan jalur-jalur birokrasi. Bansos ini juga harus bisa dipastikan, mereka yang miskin, prasejahtera masuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan," kata Anies.

Anies Tawarkan Bansos Plus

Anies pun menawarkan program bansos plus dan berencana meningkatkan jumlah penerima disertai pembaruan data masyarakat prasejahtera. Melalui bantuan ini, Anies akan berupaya memberikan pelatihan, pendampingan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera. 

Tak hanya itu, Anies juga menekankan bahwa pemberian bansos itu harus atas nama negara. Dia bercerita, saat bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, bansos yang diberikan bertuliskan keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, tapi dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," kata dia.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemberian bansos sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang untuk mencegah potensi korupsi dalam pengadaan bansos. 

Dengan begitu, bansos tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan raksasa yang dilibatkan dalam pengadaan bansos tersebut.

"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash [tunai], ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," kata Anies.