Gara-gara Bansos, Perdana Menteri Thailand Ribut dengan Bank Sentral
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berselisih dengan gubernur bank sentral terkait pembagian bantuan sosial (bansos) senilai US$ 14 miliar. Sebab, Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput menolak proposal bansos tersebut karena alasan negara tidak dalam keadaan krisis.
Sementara Srettha justru menyebut, rakyat Thailand sedang menderita dan kenaikan suku bunga acuan telah merugikan ekonomi. Dia pun mendesak parlemen agar menyetujui penyaluran bansos senilai US$ 280 untuk 50 juta warga berpenghasilan rendah yang ditransfer melalui dompet digital atau e-wallet.
Dilansir dari Financial Times, Rabu (7/2), bantuan tersebut merupakan janji kampanye dari partai Srettha. Dia mengatakan, bansos tersebut diperlukan untuk memacu konsumsi, mendukung bisnis serta pemulihan ekonomi Thailand.
Sebaliknya, bos bank sentral Thailand menolak hal tersebut, dengan alasan negara tidak dalam keadaan krisis, kemudian mengkritik kebijakan dompet digital serta stimulus jangka pendek dari pemerintah.
Dibandingkan hal itu, Sthaput justru meminta pemerintah membuat kebijakan jangka panjang seperti peningkatan produktivitas untuk mendukung populasi yang menua di negara tersebut.
Kepala Eurasia Group di kawasan Asia Tenggara Peter Mumford menyebut, Srettha sebagai salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang mencoba meyakinkan masyarakat, bahwa kondisi ekonomi saat ini lebih buruk.
“Perdana Menteri dan bank sentral berselisih mengenai masa depan kebijakan dompet digital. Hal ini membuat sulit bagi siapa pun yang mencoba memperkirakan apa yang terjadi perekonomian Thailand," kata dia.
