Dicecar DPR Soal Program Makan Siang Gratis, Ini Jawaban Sri Mulyani
Membuat ringkasan dengan AI
Program makan siang gratis menjadi sorotan dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (19/3). Karena program tersebut banyak ditanyakan oleh para anggota DPR.
Program salah satu calon presiden tersebut bahkan sempat dibahas dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2). Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru membantah adanya pembahasan program tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis belum dibahas dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Adapun kerangka KEM-PPKF diperlukan sebagai langkah awal dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Bahkan Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam KEM-PPKF 2025 tidak ada pembahasan mengenai program salah satu pasangan calon presiden tersebut.
“Kemarin kita hanya membahas postur besar, dalam KEM-PPKF itu belum ada anggaran secara spesifik. Postur hanya dalam berbentuk range. Kalau ada yang ngomong sudah dibahas setahu saya sih engga” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/3).’
Bendahara negara tersebut juga menyatakan tidak akan berkomentar mengenai anggaran untuk program makan siang gratis. Karena menurutnya, program tersebut tidak ada dalam APBN 2024.
Sementara untuk RAPBN 2025 akan menjadi tanggung jawab kabinet pemerintahan berikutnya. “Mohon maaf, kami tidak berkomentar mengenai makan siang gratis. Kami tidak menjawab karena tidak ada di APBN 2024,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis.
Sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. "Sudah pasti masuk,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
Rincian dari program makan siang dan susu gratis kabarnya tengah didiskusikan dalam pembahasan KEM-PPKF 2025 dan akan masuk dalam APBN 2025. Rancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
