Jokowi Minta Kabinet Susun Anggaran Program Prioritas Prabowo-Gibran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk menyiapkan susunan anggaran program makan siang dan susu gratis yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan calon wakil presiden terpilih.
Jokowi mengundang sejumlah menteri untuk datang ke rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (5/4). Mereka yang dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Sri Mulyani menguraikan pertemuan kali ini masih membahas soal rencana pengadaan pagu anggaran kementerian dan lembaga. "Ini masih dalam program dan pagu besar. Prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program makan siang dan susu gratis untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditemui seusai rapat.
Dia melanjutkan pemerintah masih terus menghitung batas atas rencana APBN 2025 dengan besaran dana makan siang dan susu gratis nantinya. Hitung-hitungan itu mengacu pada laju kenaikan suku bunga, inflasi, sentimen investor terkait arus modal hingga faktor geopolitik.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga melihat mencuatnya tren digitalisasi serta perubahan iklim serta tantangan demografi dapat membayangi perekonomian secara makro setelah 2024.
"Kami akan lakukan postur dari APBN yang terjaga sehingga kepercayaan dari pasar, dalam hal ini investor akan tetap terjaga. Jadi itu yg akan dilakukan," ujar Sri Mulyani.
Jaga Defisit APBN di Bawah 3%
Selain itu, pembahasan pagu indikatif pada APBN 2025 juga berupaya untuk tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Tadi juga disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang. Ini agar disiplin dari APBN bisa terjaga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas, sehingga pemerintah baru bisa fokus melaksanakan program prioritasnya," kata Sri Mulyani.
Lebih jauh, dia menyampaikan fokus kebijakan fiskal 2025 bertujuan agar Indonesia mencapai negara berpendapatan tinggi. Dia merincikan prioritas kebijakan fiskal 2025 akan fokus pada upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan antardaerah.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," ujarnya.
Pada rapat internal tersebut, Jokowi juga meminta agar program-program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sudah mewadahi program prioritas pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
