Menko Airlangga Buka Suara Soal Penyediaan Susu Gratis di Era Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah tengah gencar mempersiapkan pasokan susu di dalam negeri. Salah satunya untuk menyukseskan program makan siang dan susu gratis yang diinisiasi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini rencananya mulai direalisasikan pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki beberapa pasokan dari peternak besar untuk merealisasi program susu gratis ini. Dia menyebutkan lokasinya di Blitar dan Malang.
“Jumlah pabrik produk susu (dairy) ada yang besar, punya 10 ribu sapi di Jawa Timur, di dua tempat Malang dan Blitar, ada yang berbasis koperasi itu yang jadi supply chain ke pabrik susu dalam negeri,” ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5).
Namun pasokan susu dari dalam negeri tidak cukup karena kebutuhan ke depan akan sangat tinggi. Bahkan hingga saat ini, kebutuhan susu di Tanah Air masih mengandalkan impor dari luar negeri seperti Selandia Baru dan Australia.
“Kan kebutuhan kita tinggi, kita masih tergantung impor dari Selandia Baru dan Australia. Tentu kita akan lihat lagi pertumbuhan industri ini, kita berharap meningkatkan peternak dari masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan deregulasi untuk mempermudah mekanisme pendaftaran produk susu dan turunannya. Deregulasi adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara, yang biasanya terkait lingkup ekonomi.
"Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yakni susu gratis untuk siswa," kata Airlangga saat bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP di London dalam keterangan resmi, Selasa (30/4).
Rencana Airlangga untuk mempermudah pendaftaran produk susu sejalan dengan kepentingan Inggris. Karena Greg mengeluhkan permasalahan dalam perdagangan produk susu dan turunannya dalam kerangka Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETCO).
"Masih dirasakan masalah dalam pendaftaran produk susu dan turunannya karena membutuhkan waktu lama, selain itu ada penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS)," kata Greg.
