Berita Menko Airlangga Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menko Airlangga mendukung kelangsungan produksi Sritex meski Mahkamah Agung menolak kasasi terkait status pailit, menjanjikan berbagai insentif untuk menjaga operasional dan lapangan kerja.

Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.

Pemerintah Indonesia mengumumkan penghapusan PPh Pasal 21 untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta, sebagai respons terhadap kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.

Pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, dengan pengecualian untuk kebutuhan pokok dan beberapa jasa, sementara pemerintah menanggung 1% kenaikan untuk barang tertentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% beserta berbagai insentif ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.

Pemerintah berencana menaikkan PPN untuk barang mewah dari 11% menjadi 12%, dengan daftar barang yang masih dalam pembahasan oleh Kementerian Keuangan.

Menko Airlangga mengusulkan BRI dan BSI sebagai bullion bank utama Indonesia, menyusul pembangunan KEK Gresik yang akan menghasilkan 60 ton emas per tahun dan mendukung hilirisasi keuangan emas.

Menko Airlangga Hartarto, mengemukakan pengembangan KEK sebagai langkah vital pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tengah kondisi geopolitik yang dinamis.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan PPN barang mewah dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, sementara barang pokok masih dikenakan tarif lama.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PPN 12% hanya akan dikenakan kepada barang mewah, tidak termasuk barang pokok dan layanan vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah akan segera umumkan kenaikan PPN menjadi 12% ditargetkan paling lambat 1 Januari 2025, menyusul protes dari berbagai kalangan dan simulasi kebijakan oleh Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengajukan tambahan anggaran Rp 64,2 miliar untuk merekrut 428 ASN baru di bawah Kemenko Perekonomian tahun 2025.

Menko Airlangga menjelaskan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan menguatkan struktur perekonomian nasional.

Petisi menolak kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 terus mendapat dukungan, karena dampaknya terhadap peningkatan biaya hidup dan pembelian barang pokok.

Menko Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai penundaan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, meski DEN menyatakan kemungkinan penundaan tersebut.