Soal UKT, Sri Mulyani: di Nordik Kuliah Gratis karena Pajak Tinggi
Ringkasan
- Indonesia menempatkan transisi energi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, membutuhkan kolaborasi internasional untuk mencapai ambitusi net-zero emission, dan memerlukan sekitar 1 US$ triliun yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBN, memerlukan sumber pendanaan lain seperti investasi luar negeri.
- Melalui kerjasama internasional seperti KTT ASEAN-Australia dan Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia mendapatkan dukungan pembiayaan untuk proyek transisi energi. Namun, terdapat risiko ketergantungan dari bantuan internasional yang bisa menciptakan ketegangan geopolitik dan memerlukan pengelolaan yang bijak dan transparan.
- Indonesia perlu mencapai keseimbangan antara kerjasama internasional dan kepentingan nasional melalui program hilirisasi minerba, meningkatkan iklim investasi untuk energi terbarukan, mengembangkan sumber daya manusia, mendukung inovasi domestik, dan mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko guncangan eksternal dan ketergantungan pada pendanaan asing.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang mahal. Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara Nordik.
Sistem pendidikan di kawasan utara Eropa tersebut gratis hingga jenjang perguruan tinggi. "Itu karena pajak di sana bisa sampai 70% dari pendapatan mereka,” katanya dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis.
Ia mendapatkan informasi itu dari koleganya yang tinggal di Finlandia. Di negara tersebut masyarakatnya tidak keberatan dengan pajak tinggi selama berbagai pelayanan sosial disediakan negara.
"Jadi, kalau dapat (gaji) US$ 100 ribu, mereka cuma dapat US$ 30 ribu. Mereka tidak keberatan selama anak-anaknya bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi," ucap Sri Mulyani.
Sistem tersebut tidak bisa disebut sebagai pendidikan gratis. Sebab, pada dasarnya orang tua membayar biaya pendidikan anak-anak mereka melalui setoran pajak penghasilan yang tinggi.
Apabila Indonesia ingin menciptakan jaring pengaman sosial seperti di Nordik, maka semua masyarakat perlu bersiap dengan penarikan pajak penghasilan atau PPh sangat tinggi. “Orang menganggap semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Tapi di dunia ini tidak ada yang gratis," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah membatalkan kenaikan biaya UKT tahun ini. "Kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari perguruan tinggi negeri," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada Senin lalu.
