Hashim: Prabowo Temukan Pengusaha Sawit Belum Bayar Pajak hingga Rp 300 T
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo menyebut, banyak pengusaha lokal menjadi pengemplang pajak. Ia menyebut, sejumlah pengusaha belum membayar pajak atas penggunaan lahan negara untuk perkebunan sawit hingga Rp 300 triliun.
Hashim mengaku mendapatkan data tersebut dari kakaknya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hashim menceritakan data yang ditunjukkan oleh Prabowo telah diverifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
"Ternyata pengusaha tersebut telah diingatkan pemerintah, tetapi sampai tetap belum membayar pajaknya. Kami baru mengetahui nilai pajak yang belum dibayar sampai Rp 300 triliun," kata Hashim di Menara Kadin, Senin (7/10).
Jarena itu, Hashim menyampaikan pemerintahan selanjutnya akan tegas dalam menutup kebocoran pendapatan pajak. Menurutnya, potensi pendapatan negara dari penutupan kebocoran pajak tersebut dapat mencapai Rp 50 triliun per tahun.
Ia mengatakan, seluruh tambahan pendapatan pajak tersebut setara dengan pengadaan Makan Bergizi Gratis bagi sembilan juta jiwa. Program Makan Bergizi Gratis terdiri dari sarapan dan makan siang gratis untuk anak-anak.
Adapun target rasio pendapatan pajak pemerintahan selanjutnya akan dinaikkan dari akhir tahun lalu sebesar 10,31% dari perekonomian nasional menjadi 23%.
Walau demikian, ia menekankan pemerintahan selanjutnya tidak akan menaikkan pajak kepada masyarakat. Hashim justru menyampaikan pemerintahan selanjutnya berencana untuk menurunkan pajak hingga satu digit.
Pemerintah saat ini mengenakan pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dari pendapatan. Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo menargetkan untuk dapat menurunkan pajak tersebut menjadi 20%.
"Hendaknya Pajak Penghasilan Badan kita turun dari sekitar 20% mendekati single point dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah selanjutnya tidak akan menaikkan tarif pajak, tapi pemerintah ingin wajib pajak bayar pajak," ujarnya.
Di sisi lain, Hashim memperkirakan nilai perekonomian nasional saat ini mencapai Rp 28.000 triliun. Angka ini lebih tinggi dari data Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun lalu yang dirilis Badan Pusat Statistik mencapai Rp 20.892 triliun. Perbedaaan data ini, menurut dia, disebabkan oleh area ekonomi abu-abu yang masih banyak di Indonesia.
"Rp 28.000 triliun itu nilai perekonomian Indonesia yang riil. Ini kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha di dalam negeri," katanya.
Grey economy adalah kegiatan bisnis ilegal yang beroperasi di luar lingkup otoritas ekonomi. Dengan kata lain, Hashim menilai kegiatan ekonomi ilegal berkontribusi hampir 35% dari total nilai perekonomian nasional.
Karena itu, Hashim yang merupakan adik kandung Prabowo menyampaikan, pemerintahan selanjutnya tidak akan menaikkan tarif pajak. Ini karena penerimaan negara akan terus tumbuh dengan menutup celah penyelewengan pajak melalui penanganan grey economy.
