Pemerintah Tarik Utang Rp 438,1 Triliun hingga Bulan Lalu, 67% dari Target 2024

Rahayu Subekti
8 November 2024, 20:27
utang, kemenkeu, apbn
Kementerian Keuangan
Dalam diskusi Eurasia Group Roundtable yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan global pada Kamis (24/10) di Washington D.C , Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memaparkan komitmen Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai per Oktober 2024 mencapai Rp 438,1 triliun. Angka ini sudah mencapai 67,6% dari target penarikan utang 2024 yaitu Rp 648,1 triliun.

“Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali,” kata Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2024, Jumat (8/11). 

Pria yang kerap disapa Tommy itu mengatakan, hingga 31 Oktober 2024, pembiayaan utang mencapai Rp 383 triliun. Dari total ini, porsi dari surat berharga negara atau SBN mencapai Rp 394,9 triliun dan pinjaman sebesar Rp 43,2 triliun. 

Porsi untuk SBN ini tercatat sudah mencapai 59,3% terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Angka ini juga tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp 16,90 triliun.

Lalu untuk realisasi pembiayaan untuk non utang tercatat mencapai Rp 53,2 triliun. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 31,3 triliun.

“Dan ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran,” ujar Thomas. 

Thomas mengatakan langkah-langkah pembiayaan dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN. Dia menyampaikan, pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif. 

“Ini untuk mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan,” kata Thomas.

Ia mengatakan pemerintah akan menjaga pemenuhan target pembiayaan pembangunan. Ia juga menjanjikan penarikan utang tetap dilakukan secara efisien dan risiko yang terkendali.

Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...