Ketimbang Kerek PPN, Pemerintah Diminta Cari Sumber Pajak Baru untuk Tambal APBN

Pengamat meminta pemerintah tak menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies atau Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan pemerintah bisa mencari sumber lain untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025.

Beberapa di antaranya seperti pajak kekayaan, komoditas, hingga menggenjot penerimaan dari produksi batu bara. Begitu juga dengan pajak karbon yang bisa menjadi salah satu potensi.

“Daripada menaikkan PPN 12%, pemerintah sebaiknya mencari penerimaan negara dari pajak yang berkeadilan,” kata Media di Jakarta, Jumat (29/11).

Media mengatakan kenaikan PPN juga memiliki dampak negatif terhadap generasi Z. “Dampaknya tidak kecil dengan menambah beban pengeluaran generasi Z hingga Rp 1,75 juta,” ujar Media.

PPN Berdampak ke Kelompok Miskin

Media mengatakan, pemerintah perlu menghindari dampak lainnya yaitu terhadap kelompok miskin. Menurutnya, kenaikan PPN 12% akan menyebabkan naiknya pengeluaran kelompok miskin Rp 101.880 per bulan.

Selain itu juga naiknya PPN bisa berdampak pada kenaikan pengeluaran kelompok rentan miskin Rp 153.871 per bulan. Media mengatakan PPN 12% juga bisa meningkatkan pengeluaran kelas menengah Rp 354.293 per bulan.

“Ini menjadi ancaman bagi perekonomian dengan menurunkan PDB hingga Rp 65,3 triliun dan penurunan konsumsi rumah tangga mencapai Rp 40,68 triliun sehingga menekan pertumbuhan ekonomi,” kata Media.

Media mengatakan masalah kenaikan PPN 12% menjadi masalah konstitusi yang mengancam kehidupan publik di berbagai sektor, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, dan penegakan hukum termasuk persoalan mendasar yakni iklim demokrasi yang semakin menyempit.

“Sementara pemerintah memiliki mandat konstitusi untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya,” ujar Media.