Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengkritik sikap PDIP yang kini justru meminta penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Telisa Aulia Falianty dari LPEM UI mendesak pemerintah menunda cukai minuman berpemanis mengingat penerapan PPN 12% pada 2025, yang dapat mempengaruhi produksi dan harga jual produk.
Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons terkait dampak melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% ke pasar saham Indonesia.
Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.
Masyarakat Indonesia menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Bahkan petisi penolakan sudah ditanda tangani oleh 150 ribu orang.
Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 diharapkan dapat membebani generasi Z yang berada di awal karir, memaksa mereka merencanakan keuangan dengan lebih matang untuk mengatasi biaya hidup yang meningkat.
Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025, sementara kebutuhan pokok tetap bebas dari tarif baru ini.