Berita PPN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Roblox resmi menjadi pemungut pajak digital. Pengguna akan dikenakan PPN saat bertransaksi di Roblox seperti membeli item, aksesori, avatar eksklusif sampai menukar diamond.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebelum menghitung secara cermat dampaknya terhadap penerimaan negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang mempertimbangkan penurunan PPN menjadi 8%-9%, mengingat setiap penurunan 1% berarti kehilangan pendapatan Rp 70 triliun.

Menkeu Purbaya mempertimbangkan penurunan tarif PPN hingga akhir 2025 guna meningkatkan daya beli, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menkeu Purbaya membuka kemungkinan untuk menurunkan tarif PPN demi mendukung daya beli masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian serta penerimaan negara.

Kemenkeu memastikan perpanjangan kebijakan PPN DTP 100% untuk pembelian rumah tapak dan apartemen hingga tahun 2026 guna mendorong kepemilikan rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pembebasan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapannya untuk Kemenhan dan TNI, berlaku dari September hingga Desember 2025.

Kemenkeu berencana untuk mengoptimalkan pajak atas aset kripto guna meningkatkan penerimaan negara, dengan peraturan terbaru yang mempengaruhi PPN dan PPh.

MK menolak gugatan terhadap tarif PPN yang bisa naik hingga 15%, memberi peluang kepada pemerintah untuk menyesuaikan tarif sesuai kebutuhan fiskal.

MK menolak gugatan terhadap PPN pada barang esensial dan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%, dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah menghapus pajak PPN pada transaksi aset kripto dan menaikkan tarif PPh final menjadi 0,21%, per aturan PMK No. 50/2025 yang efektif 1 Agustus 2025.

Mulai 1 Agustus 2025, tarif PPh untuk transaksi aset kripto di Indonesia naik dari 0.20% menjadi 0.21% sesuai PMK Nomor 50 Tahun 2025.

Pemerintah perpanjang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% hingga akhir 2025.

DJP merencanakan merevisi ketentuan pajak kripto sebagai respons atas transisi status kripto dari komoditas ke instrumen keuangan, mengikuti perubahan pengawasan dari Bappebti ke OJK.