Makan Bergizi Gratis di Jawa Rp 10.000 per Porsi, Daerah Lain Bisa Lebih Mahal
Buat ringkasan dengan AI
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyentuh harga rata-rata Rp 10.000 per porsi. Uji coba ini dilakukan selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa
"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).
Dadan mengatakan, di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.
Menanggapi pertanyaan apakah Rp 10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berdasarkan uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.
"Kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.
Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.
Uji Coba Nasional di 150 Titik
Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa. “Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.
Hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah. “Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.
Program ini akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani tiga juta penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
