Dorong Ekonomi Tumbuh 8 Persen, ICOR Perlu Ditekan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyatakan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) butuh ditekan menjadi rata-rata empat per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

ICOR adalah perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan. 

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi dibidik mencapai 8 persen. Demi mencapai target ini Indonesia membutuhkan investasi Rp13.528 triliun selama 5 tahun ke depan. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini ditargetkan tercapai pada tahun ketiga pemerintahan. 

“Dan dalam hal ini, ICOR perlu ditekan ke rata-rata empat per tahun,” katanya di dalam diskusi bertajuk Strategi Pangkas Birokrasi Perizinan, digagas Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Katadata, di Jakarta, Kamis (19/12). 

Melansir situs Kementerian Keuangan, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan ICOR, misalnya melalui pemanfaatan infrastruktur tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas.

Selain itu, melalui penyediaan fasilitas pendidikan atau pelatihan vokasi, serta program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dibutuhkan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho berpendapat, Indonesia harus menerapkan strategi extraordinary untuk bisa memacu investasi hingga lebih dari Rp13.528 triliun dalam 5 tahun mendatang. 

“ICOR Indonesia masih tinggi sekarang, dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan beberapa lainnya di Asia, yaitu 6,3,” katanya di dalam kesempatan yang sama. Dengan kata lain, imbuh Andry, investasi di Tanah Air belum efisien untuk mendongkrak perekonomian. 

Ia mengingatkan, Indonesia pernah mencatat ICOR rendah sebesar 4 pada era Presiden Soeharto. Kala itu berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Menurutnya, dengan target perekonomian tumbuh 8 persen hingga 2029 maka ICOR sebaiknya tak lebih dari 3,75. 

Guna mencapai ICOR di angka tersebut maka harus mengatasi sejumlah pekerjaan rumah. Beberapa tantangan yang harus terus diperbaiki, yaitu soal produktivitas SDM, efisiensi birokrasi termasuk menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan investasi berbasis teknologi, serta terus membangun infrastruktur dan logistik.

Target pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dibidik pemerintah, imbuh Andry, bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, Indonesia menghadapi situasi berbeda dari tahun-tahun biasanya.

“Situasi sekarang berbeda lantaran beberapa negara yang biasanya menjadi investor, mereka mengalihkan investasinya ke dalam negeri, misalnya Amerika Serikat. Jadi tidak banyak investasi keluar. Kita harus mencari investor lain,” kata Andry.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Strategi dan Promosi Investasi Kadin Indonesia Shaanti Shamdasani mengamini bahwa strategi sejumlah negara yang lebih fokus mengalirkan investasi di dalam negerinya sendiri, seperti Amerika Serikat, perlu diantisipasi pemerintah.

“Kalau sebelum-sebelumnya Indonesia tergantung kepada negara barat untuk investasi, maka tahun-tahun ke depan kita akan dapat investasi dari negara lain. Yang mungkin tidak kita bayangkan biasanya, seperti India mungkin,” ucap Shaanti.

Dengan kata lain, imbuhnya, pintu-pintu peluang investasi yang lazimnya terbuka kepada Indonesia kemungkinan akan lebih rapat bahkan tertutup. Oleh karena itu, RI perlu mencari strategi alternatif lain.

Tarik Investasi Melalui Efisiensi Iklim Usaha

Riyatno menekankan bahwa pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, investasi memang menjadi mesin untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, melalui investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, bisa tercipta efek domino. 

“Misalnya, melalui pembangunan suatu pabrik baru di satu wilayah maka akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi lain, seperti transportasi, properti, termasuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya. 

Riyatno juga mengutarakan, regulasi dan kebijakan efisien menjadi salah satu faktor utama untuk menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis, yakni penyederhanaan regulasi terkait perizinan berusaha serta melalui insentif fiksal.

Menurut Riyatno, demi mencapai target investasi, pemerintah fokus kepada regulasi dan prosedur kemudahan berusaha, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha. Terkait izin usaha, perizinan kini diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko.  

Pada sisi lain, Shaanti mewakili suara pelaku bisnis menggarisbawahi bahwa pertimbangan investor untuk menanamkan kapital tidak hanya soal kemudahan perizinan berusaha. “Tapi juga bagaimana proses lahirnya regulasi di negara tersebut. Kepastian dan transparansi regulasi,” katanya. 

Adapun, berdasarkan survei terhadap perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia oleh FDI Markets (Financial Times), pada periode 2019- Q3 2024 diketahui bahwa ada tiga motif utama yang menentukan komitmen investor menanamkan kapital di Indonesia. 

Motif pertama terkait pertumbuhan pasar domestik. Kedua, menyangkut kedekatan dengan pasar atau pelanggan. Dan motif ketiga tak lain terkait lingkungan regulasi.