Program Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan, Kemampuan APBN Jadi Sorotan


Sumber pendanaan program makan bergizi gratis alias MBG terus menjadi sorotan. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan program ini berpotensi mencomot tambahan anggaran dari pos alokasi lain.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan potensi penambahan anggaran ini karena Presiden Prabowo Subianto menargetkan semua anak di seluruh Indonesia bisa menerima program tersebut.
"Jadi dari mana anggaran itu akan diambil? Jadi tidak akan mungkin ada anggaran baru tanpa melakukan shifting atau pengurangan dari sektor lain," kata Media dalam acara diskusi daring Celios, Selasa (21/1).
Media khawatir jika pemerintah harus kembali mengambil anggaran dari sektor lain untuk MBG maka dampaknya akan masif. Ia meminta pemerintah hati-hati dalam merencanakan anggaran untuk program yang saat ini sudah mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun itu.
"Karena program MBG ini populis dan cenderung mungkin tabrak sana, tabrak sini, khawatirnya justru nanti akan ada bencana fiskal di Indonesia," kata Media.
Berpotensi Picu APBN Perubahan
Media mengatakan hingga saat ini ada banyak anggaran bergeser untuk MBG. Ia juga mengatakan ada pengurangan untuk sektor-sektor layanan publik lainnya. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan perencanaan program ini.
"Hari ini kita belum memiliki perencanaan yang jelas soal itu. Mungkin nanti akan dibahas pada saat APBN perubahan," ujar Media.
Media menilai dengan banyaknya rencana perluasan MBG yang disampaikan Prabowo maka tidak menutup kemungkinan akan ada reformasi anggaran. Media mengatakan, jika banyak pergeseran anggaran yang tertuju pada MBG maka akan berdampak begatif.
"Ini alarm dan berbahaya sekali untuk keberlanjutan fiskal di Indonesia. Kecuali pemerintah memiliki alternatif pembiayaan yang lain di luar skema utang atau pengalihan dari anggaran pendidikan," kata Media.
MBG Dinilai Tak Punya Pedoman Jelas
Peneliti Celios, Muhamad Saleh mengatakan program makan bergizi gratis tidak memiliki pedoman yang jelas. Menurutnya, hal ini menjadi pangkal munculnya wacana berbagi anggaran dengan pemerintah daerah untuk mendanai program tersebut.
"Simpang siur mengenai skema pembiayaan MBG ini memperlihatkan bahwa MBG secara hukum memang memiliki masalah," ucap Saleh.
Saleh menilai seharusnya MBG didesain dengan regulasi yang jelas, dirumuskan kewenangan dan pembagianya, serta ada institusi yang akan menjalankan.
"Program ini kan adalah program yang awalnya diuji coba kemudian dianggap sudah siap akhirnya kemudian dijalankan begitu saja tanpa perencanaan yang jelas," ujar Saleh.
Prabowo Buka Peluang MBG Dibiayai Daerah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik niat dari kepala daerah untuk ikut serta dalam mendukung pelaksanaan MBG. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan baik di level daerah.
"Dari pemerintah daerah juga ingin ikut serta. Para gubernur, bupati, ingin ikut serta monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," ujar Prabowo seusai memberikan arahan Penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Kamis (16/1).
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono mengatakan anggaran infrastruktur yang berkurang pada 2025 dialihkan ke program prioritas, salah satunya MBG.
"Kalau kita bicara makan bergizi, ketahanan pangan, semua hal-hal penting yang dikatakan program-program prioritas tahun ini, itu semua sebenarnya adalah tugas pemerintah," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (15/1).