Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5%, Kantor Airlangga Remang-remang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi salah satu yang terimbas efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah alokasi APBN 2025.

“Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian Kemenko Perekonomian dipotong 52,5%,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2).

Prabowo meminta para menterinya berhemat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pagu anggaran Kemenko Perekonomian dalam APBN 2025 dipatok Rp 459,76 miliar, turun Rp 64,2 miliar atau 12,25% dibandigkan tahun lalu Rp 524,04 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp 218 miliar pada tahun ini.

Ia tak menjelaskan secara detail, apa saja pegeluaran yang dipangkas. Namun,  ia tak menampik pemangkasan anggaran ini berdampak dalam penghematan penggunaan listrik di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu dimatikan. Supaya wartawan berasa,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga memastikan efisiensi yang dilakukan Kemenko Perekonomian tidak akan berdampak kepada target yang dicapai.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id  pada hari ini, ruangan lantai satu Kementerian Koordinator Perekonomian terasa lebih remang-remang atau redup tidak seperti biasanya. Pendingin udara atau AC yang berada di lantai pertama kantor Kemenko Perekonomian tidak terlalu sejuk. Salah satunya, area yang berada di sekitar ruangan media center.

Instruksi Presiden untuk Penghematan APBN

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo meminta penghematan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

“Melakukan peninjauan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja,” demikian tertulis dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Total target penghematan anggaran mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri dari penghematan anggaran kementerian dan lembaga Rp 256,1 triliun dan penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Prabowo meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi sesuai arahan Menteri Keuangan. Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk program-program prioritas presiden.

Efisiensi ini mencakup berbagai aspek belanja operasional dan non-operasional, termasuk:

1. Belanja perkantoran
2. Pemeliharaan
3. Belanja dinas
4. Bantuan pemerintah
5. Pembangunan infrastruktur
6. Pengadaan peralatan dan mesin

Namun, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial tidak terkena pemangkasan. Khusus untuk pemerintah daerah, Prabowo menginstruksikan pembatasan anggaran pada kegiatan seperti:

1. Seremoni
2. Kajian dan studi banding
3. Percetakan dan publikasi
4. Seminar Perjalanan dinas (dipangkas hingga 50%)